Ery Ridwan Latief

ILMU POLITIK ANTARA TEORI DAN APLIKASI

2012-01-19T13:33:00.000Z

Oleh : Ery Ridwan Latief

Ketika kita bicarakan : “Ilmu Politik antara Teori dan Aplikasi”, seolah-olah kita masuk pada satu pilihan kondisi –yang terlalu berani- melakukan proses pengkajian terhadap hal-hal yang sangat rentan melahirkan pertentangan pemahaman. Padahal berbicara Ilmu Politik secara otomatis kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri, yang telah berbai’at di hadapan Allah untuk siap menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW dan siap berpegang teguh pada tali (agama) Allah serta berimplikasi pada satu sikap yang siap untuk tidak bercerai berai, sesuai dengan firman Allah SWT : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai” (QS. Ali Imran : 103 ).

Langkah untuk menyerap limpahan -menuju- wawasan yang berkualitas, tentunya tidak dipersepsi bisa memberikan segalanya dan serba komprehensif. Kita bisa berujar layaknya Socrates yang dengan bijak mengakui bahwa :“yang aku tahu adalah aku semakin tidak tahu apa-apa.” Tapi selanjutnya kita akan berani mengatakan “yang aku tahu adalah aku semakin tahu apa-apa”. Artinya, walaupun kita nantinya tidak sebijak socrates, tetapi paling tidak kita lebih “percaya diri” daripada Socrates.

Samuel P Huntington dalam bukunya “The Clash of Civilizations and Remaking of World Order”: Di benak kita tersembunyi asumsi-asumsi, bias-bias serta prasangka-prasangka yang “Membimbing” kita tentang bagaimana mempersepsi suatu realitas, tentang fakta-fakta yang kita lihat dan bagaimana kita menilai manfaat serta kebaikannya.

Salah-satu model berpikir yang senantiasa -minimal- harus ada di benak “Insan pergerakan” diantaranya adalah : Umat Islam harus mampu ;

1. mengatur dan menggeneralisasikan realitas;

2. memahami hubungan-hubungan kausal di antara berbagai fenomena;

3. melakukan antisipasi dan, jika beruntung, melakukan prediksi terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang;

4. memilah-milah mana yang penting dan yang tidak penting, dan;

5. menempuh jalan yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita.

Mari kita kerucutkan pada pengkajian bagaimana seharusnya kita bersikap, baik dalam interaksi sebagai warga negara, maupun sebagai satu komunitas Muslim yang bercita-cita ingin melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan as-Sunnah seperti termaktub dalam sila pertama Pancasila yaitu : “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”.

Kajian saat ini dibangun oleh 3 (tiga) tahapan berpikir : pertama, bagaimana memahami Ilmu Politik ? kedua, bagaimana realitas pandangan masyarakat terhadap percaturan politik di Indonesia dan ketiga, bagaimana seharusnya “Insan Pergerakan” Islam berperan dalam mengapresiasi peta politik negara ini ?.

Apa itu Politik … ?

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset, Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisa politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.

Pendekatan dalam ilmu politik

Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behavioralism) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain

Pendekatan institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau good governance dan negara otoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau bad governance dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya—jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara "baik" dan "buruk" tadi.

Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

· Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum;

· Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang;

· Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislatif;

· Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan;

· Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.

Pendekatan perilaku dan pilihan rasional

Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya.

Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:

Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena dari keberagaman di dalam masyarakat. Menolak pendekatan normatif. Kaum behavioralis menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.

Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.

Masukan (inputism) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.

Pendekatan kelembagaan baru

Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.

Aplikasi Kecerdasan Politik

Setelah mendalami perjalanan pergerakkan Umat Islam di arena politik global, tentu lahir sebuah pertanyaan besar : “Bagaimana seharusnya Umat Islam mengaplikasikan “kecerdasan politik” dalam kehidupan sehari-hari ?”. Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita kaji. Kenapa demikian, karena kondisi masyarakat bangsa ini sedang terombang-ambing arus politik global, dimana hilangnya rasa percaya diri baik dalam interaksi antar warga negaranya, interaksi dengan bangsa-bangsa dunia maupun tidak bisa mempercayai orang –kelompok- yang lain.

Pertama, dengan berakhirnya masa Orde Baru diganti oleh Orde “Reformasi” apalagi dengan munculnya BJ Habibie sebagai Presiden RI ke 3 (tiga), dimana kran kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat dibuka, maka seluruh lapisan masyarakat baik Eksekutif, Legislatif, masyarakat biasa, bahkan tukang becak sekalipun, mereka begitu lantangnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik, argumen dan analisa politik bak sebagai politisi. Tetapi pada perkembangan selanjutnya ketika perubahan negara yang diharapkan akan mampu merubah kondisi rakyat pada satu tingkatan -kemakmuran rakyat-, akhirnya mereka kecewa ketika justeru lembaga yang diharapkan mampu menjadi corong kebebasan melalui keterwakilan di lembaga-lembaga politik seperti DPR/MPR ternyata tidak mampu menjawab problematika hidup mereka, tapi justeru sebaliknya para politisi yang menjadi “kareueus” (kebanggaan . pen) mereka, hanya asyik sibuk mengurusi diri sendiri dan keluarganya saja bahkan tidak kurang -dari realitas yang ada- mereka hanya menambah sesaknya ruang-ruang tahanan gara-gara ulah mereka yang telah melakukan tindak korupsi dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Tragis memang bangsa ini.

Kedua, akibat dari kondisi di atas masyarakat Indonesia sekarang kembali pada kondisi hilang kepercayaan, saling meragukan satu dengan yang lainnya bahkan cenderung apatis. Kepercayaan terhadap partai-partai mulai pudar, karena ternyata partai hanya menjadikannya (rakyat pen) sebagai obyek politik belaka, ketika tujuan politiknya tercapai, maka rakyat yang mendukungnya dengan setia ditinggalkan begitu saja. Kondisi inilah yang mejadi penyebab sebegitu tercorengnya pemerintahan Indonesia di mata rakyatnya, apalagi di mata Internasional. Peristiwa Ambalat, lepasnya Timor Timur, munculnya gerakan-gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dsb, hal tersebut merupakan realitas politik yang tidak bisa kita pungkiri. Kondisi tersebut sungguh menambah kelamnya sejarah bangsa ini.

Ketiga, bagaimana seharusnya “Insan Pergerakan” Islam berperan dalam mengapresiasi peta politik negara ini ?. Jawabannya ada pada sejauhmana naluri kebangsaan umat Islam, realitas politik bangsa tentunya dapat dijadikan salah-satu argumentasi politik. Umat Islam tidak perlu melakukan kesalahan politik lagi, sebab kekuatan politik saat ini sudah tidak lagi berada di tangan partai-partai politik, tetapi berada di tangan kekuatan rakyat, LSM, dan Organisasi Masyarakat. Partai Politik saat ini sedang mengalami kehilangan rasa percaya diri, maka mereka banyak melakukan Political Intrude -politik yang bermaksud mengganggu- dengan dalih “silaturrahmi politik”, sekali lagi hal tersebut merupakan jebakan politik saja. Sikap politik “Insan Pergerakan” Islam sesungguhnya tidak diarahkan pada proses dukung mendukung, tapi dapat dimaknai ; bagaimana Umat Islam merealisasikan “the hidden program” nya yaitu : “Terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan,” dalam bingkai pendidikan dan dakwah. Umat Islam tidak bermain api masuk ke dalam jebakan politik yang mereka siapkan, tetapi Umat Islam harus mampu mengatur arus politik bangsa dengan menyiapkan kader yang memiliki “Militansi Ummah”, tidak tertipu oleh janji-janji politik dengan melakukan langkah politik yang -justeru- akan merusak harga diri umatnya tersebut; menjual kekuatan ummat dengan memberikan dukungan baik terhadap partai-partai politik maupun kepentingan-kepentingan politik seseorang di setiap wilayah politik praktis.

Makna partisipasi politik –penekanannya- bukan pada proses dukung mendukung, tetapi “Insan Pergerakan” Islam harus siap jadi bagian yang utuh, independen, dan memiliki karakter yang jelas, tegas dan berakhlakul karimah. “Insan Pergerakan” Islam yang diberi tanggungjawab penuh untuk mewakili umat dalam percaturan politik praktis, dia tidak mencampur adukan kepentingan dirinya, harus mampu membawa karakter "Ummah" dimanapun mereka beraktifitas, bukan justeru sebaliknya dia membawa karakter "luar" dan melakukan uji coba politik di dalam wilayah pergerakannya sendiri.

Khatimah

Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr mengatakan bahwa: “Orang Barat -Yahudi dan Nashrani- dalam membangun peran politiknya lebih melihat ke bumi dengan berdasarkan spirit penguasaan, sehingga bertendensi materialis, sedang orang Timur -Islam- lebih melihat ke langit karena perintah langit (Allah) memposisikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, sehingga bertendensi religius.

Aplikasi pergerakan yang sesungguhnya adalah sejauhmana kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan dengan berlandaskan firman Allah SWT : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai” (QS. Ali Imran : 103 ), serta melaksanakan komitmen dakwah dalam mewujudkan “Terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan.”. Wallah a’lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

F. Isjwara, SH. LL.M, Pengantar Ilmu Politik. Bina Cipta, Bandung, 1980

Fritjof Capra, The Turning Point -Titik Balik Peradaban, Jejak , Yogyakarta, 2007

Henry J. Schmandt, Filsafat Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Jawahir Thontowi, Islam Politik , dan Hukum, MadyanPress, Yogyakarta, 2002

Kamarudin, S.Ip. M.Si, Partai Politik Islam di Pentas Reformasi, Visi Publishing, Jakarta, 2003

Kantaprawira,rusadi.Dr.SistemPolitikIndonesia,SuatuModel Pengantar,Sinar Baru Algesindo,Bandung,2006.

Merriam, Charles, Systematic Politics, University of Chicago Press, Chicago,1957.

Michael T. Gibbons, Tafsir Politik, Tela’ah Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer, Qalam, Yogyakarta, 1987

Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations and Remaking of World Order”,Benturan Antar Peradaban, Qalam, Yogyakarta, 2002

Ustadz Ahmed Dien El Marzedeq Meninggal Dunia

2012-01-15T03:32:00.001Z

Jamiyyah Persatuan Islam (Persis) kembali berduka, Ustadz Ahmed Dien El Marzedeq, Dim AV, salah satu tokoh Persis meninggal dunia di Rumah Sakit Al Islam pada hari Sabtu 14 Januari 2012 pukul 14.35 WIB di usianya yang sudah 74 tahun.

Beliau dishalatkan di kediaman Ust Farhah Jalan Rorojongrang III no 30 Komplek Pharmindo Cijerah Bandung. Berita meninggalnya Ustadz Marzedeq langsung menyebar di jamiyyah Persis baik melalui pesan singkat ataupun jejaring sosial di dunia maya.

Ustadz Marzedeq lahir di Cianjur 1938. Ia seorang ustadz yang konsen di bidang aqidah Islam.

Karya monumental yang pernah ia torehkan adalah buku berjudul Parasit Aqidah. Buku ini menjelaskan tentang berbagai jenis ajaran agama-agama kultur (animisme dan dinamisme) di berbagai wilayah di dunia yang kemudian diadopsi dan terjadi asimilasi serta akulturasi agama, sehingga seolah-olah menjadi ajaran Islam.

Selain seorang ustadz, Ustadz Marzedeq dikenal pula sebagai seorang guru beladiri Kungfu Thifan Po Khan di Indonesia. Ia belajar Thifan bersama rekan-rekannya melalui kitab Thifan berbahasa melayu. Saat itu ia aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) di Cianjur dan berlatih Thifan secara sembunyi-sembunyi.

Baru pada tahun 1980an ia mengembangkan Thifan di Jamiyyah Persis di Pesantren Pajagalan Bandung. Banyak dari alumnus pesantren inilah yang kemudian mengembangkan lagi ke daerah lainnya di Jawabarat.

Selain ahli beladiri, ia juga seorang Dokter Pengobatan Islam. Ia memperoleh gelar DIM (Doctor Islamic Medicine) dari Ma’had At Thibb Al Islami (MAI). Lembaga ini didirikan 13 Maret 1958. Ustadz Marzedeq adalah mahasiswa angkatan pertamanya.

Di lembaga ini diajarkan sama seperti di fakultas kedokteran lainnya seperti parasitologi, anatomi dan lainnya. Selain itu diajarkan pula metode pengobatan Awasin al Kayy. Melalui ilmu pengobatan inilah kemudian beliau membuka klinik Avasin Medical Centre di Jalan H. Anwar NO 32. Bandung.

Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat terindah bagi para Mujahid.

MUNAS IX ORARI 2011 di Syahid Hotel Jakarta

2012-01-09T02:52:00.000Z

Sejarah Jawa Barat terukir di MUNAS IX ORARI Pusat tahun 2011, Ketua ORARI DAERAH Jawa Barat DR. H. Endi Warhendi, SH. M.Si - YB1ND bertindak sebagai Ketua Pimpinan Sidang......

"Potret Buruk Islam - Sepuluh Tesis Anti Kebencian"

2012-01-08T04:12:00.000Z

Oleh : Yudi Nurul Ihsan*

Seorang politikus dari partai CDU (Kristen-Demokrat) yang pernah 18 tahun duduk di parlemen Jerman, Jürgen Todenhöfer, telah membaca Quran.
Setelah membaca, mengamati dan berpikir, Todenhöfer menulis. Hasilnya: sebuah buku “Feinbild Islam – Zehn Thesen gegen Hass” (Potret Buruk Islam - Sepuluh Tesis Anti Kebencian"), yang terbit di akhir tahun 2011. Berikut ringkasannya:

1. Barat Lebih „Brutal“ dari Dunia Islam

Todenhöfer, dalam tesis pertama, mengingatkan fakta sejarah yang sering terlupa di dua abad terakhir. Barat jauh lebih brutal daripada dunia Muslim. Jutaan warga sipil Arab tewas sejak kolonialisme dimulai. Atas nama kolonialisasi, Prancis pernah membunuh lebih dari dua juta penduduk sipil di Aljazair, dalam kurun waktu 130 tahun. Atas nama kolonialisasi, Italia pernah menggunakan phosphor dan gas mustard untuk menghabisi penduduk sipil di Libya. Atas nama kolonialisasi, Spanyol juga pernah menggunakan senajata kimia di Marokko.

Tidak berbeda di era setelah perang dunia kedua. Dalam invansi perang Teluk kedua, semenjak tahun 2003, UNICEF menyebutkan, 1,5 juta penduduk sipil Irak terbunuh. Sepertiganya anak-anak. Tidak sedikit dari korban terkontaminasi amunisi uranium. Di Baghdad, hampir setiap rumah kehilangan satu anggota keluarganya.

Sebaliknya, di dua abad terakhir, tidak satu pun negara islam menyerang, mengintervensi, mengkolonialisasi Barat. Perbandingan jumlah korban mati (dunia Islam: dunia Barat) adalah 10:1. Problema besar dunia, di dua abad belakangan ini, bukan kebrutalan Islam, tapi kebrutalan beberapa negara-negara Barat.

2. Mempromosikan Anti-Terorisme, Melahirkan Terorisme

Terorisme jelas tidak dibenarkan. Menilik secara objektiv, terorisme justru lahir dari politik anti-terorisme Barat yang keliru. "Seorang pemuda muslim," tulis Todenhöfer, "yang secara rutin memantau berita di televisi, hari demi hari, tahun demi tahun, akan situasi di Irak, Afghanistan, Pakistan, Palestina dan di tempat lain, di mana perempuan, anak-anak dan penduduk sipil, dihabisi oleh Barat dengan brutal, justru diprovokasi untuk menjadi seorang teroris."

Beruntung saja, sebagian besar pemuda islam tidak terpancing. Mereka memilih jalan yang berbeda. Di Tunisia, Mesir, Libya, Marokko, dan negara-negara muslim lainnya, mereka menjawab ketidak-adilan yang menimpa mereka melalui jalan demokrasi dan teriakan kebebasan, bukan teror dan kekerasan.

3. Terorisme: Fenomena Dunia, Bukan Fenomena Islam

Pemeo favorit di setiap diskursi bertemakan terorisme: “Tidak setiap muslim teroris, tapi seluruh teroris adalah muslim.” Selain jauh dari benar, dengan data dan fakta, propaganda ini mudah dipatahkan.

Data resmi Badan Kepolisian Eropa, Europol, menyebutkan: Dari 249 aksi teror di tahun 2010, hanya tiga yang pelakunya berlatar belakang Islam. Bukan 200, bukan 100 – tapi tiga! Data di tahun-tahun sebelumnya, juga tidak kalah mengejutkan: Dari 294 aksi terror di tahun 2009, hanya satu yang berlatar belakang Islam. Hanya satu dari 515 aksi teror di tahun 2008. Hanya empat dari 583 di tahun 2007.

4. Hukum Internasional untuk Semua

Di hadapan hukum internasional, dunia Barat selalu mentematisir, dan merekam dengan baik, 3500 korban terorisme yang jatuh atas nama „teror-Islam“ semenjak pertengahan 1990-an (termasuk korban WTC, pada 11/9). Tapi mengapa ratusan-ribu warga sipil yang terbunuh dalam intervensi di Irak tidak pernah ditematisir?

Lebih jauh, Todenhöfer bertanya kritis: “mengapa elite Barat, tidak pernah sekalipun menimbang; membawa George W. Bush dan Tony Blair ke hadapan mahkamah internasional, atas serangan sepihaknya ke Irak? Apakah hukum internasional hanya berlaku untuk orang-orang non-Barat?“

Perang, bukan jawaban untuk aksi-aksi terorisme. Perang, hanya manis untuk mereka yang tidak mengenalnya. Teroris yang membunuh orang-orang tidak berdosa, bukanlah pejuang kebebasan, bukan pahlawan, bukan pula syuhada. Mereka mengkhianati agama mereka. Mereka adalah pembunuh.

5. Muslim, Toleransi dan „Perang Suci“

Bukan Muslim, yang atas nama kolonialisasi membunuh 50 juta nyawa di seantero Afrika dan Asia. Bukan Muslim, yang atas nama perang dunia pertama dan kedua menghabiskan 70 juta nyawa. Bukan pula Muslim, yang menggencarkan genosida terhadap 6 juta orang-orang Yahudi.

Islam tidak mengenal kata suci dalam kaitannya dengan perang. Jihad bermakna sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Tidak ada satu tempat pun di Quran yang memaknakan jihad dengan perang suci. Karena perang tidak pernah suci, dan kesucian hanya ada di jalan perdamaian.

6. Kontekstual Quran dan Islam-Teroris

Permasalahan besar dalam perdebatan Quran di dunia Barat, adalah setiap orang bernafsu membicarakannya, sangat-sangat sedikit yang pernah membacanya.

Sebagian besar mereka tidak lagi rasional dan ilmiah. Hanya mengutip beberapa tekstual yang mengesankan islam pro “perang” tanpa pernah mau tahu konteksnya. Padahal pesan-pesan Quran yang dikesankan seperti itu, spesifik diterima Muhammad, dalam konteks perlawanan antara penduduk Mekkah dan Madinah, waktu itu.

Seperti Musa dan Isa, Muhammad tidak dilahirkan pada situasi dunia yang sedang vakum, apalagi damai. Mereka hadir pada saat moralitas dunia bobrok, penuh perang, perjuangan dan perlawanan. Adalah sangat lumrah beberapa tekstual yang terkesan pro “perang” itu bisa ditemukan di Quran, semudah bisa ditemukan di kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru.

Secara semantis, diksi “islam-teroris”, “kristen-teroris” atau “yahudi-teroris” adalah sebuah penyesatan bahasa. Terorisme, menurut Todenhöfer, berdiri di atas instrumen setan, tidak boleh dikaitkan dengan kesucian Tuhan dan keagamaan. Memang benar, di dalam Islam, Kristen, atau Yahudi ada ideologi teror - tapi bukan ajaran agamanya. Ideologi ini tidak mengantarkan mereka ke surga, tapi ke neraka.

7. Fakta atau fake ?

Kalimat andalan kritikus anti-Islam di barat: „siapa yang menginginkan panggilan azan terdengar di kota-kota kami, harus membiarkan juga lonceng gereja berbunyi di kota-kota mereka!" Padahal nyatanya: Di Teheran, semisal, berdiri banyak gereja. Loncengnya berbunyi tidak jarang, dan tidak pelan. Lebih jauh, anak-anak kristen memiliki pelajaran agamanya sendiri (sesuatu yang luxus untuk anak-anak muslim di Barat).

Barat megidentifikasi jilbab sebagai simbol pengekangan dan ketertindasan. Dari survey resmi, wanita-wanita pemakai jilbab, yang begitu dipedulikan barat itu, justru berkata bukan (atas kesadaran pribadi). Sinisme jilbab, sebagian besar justru datang dari mereka yang tidak berjilbab dan anti-jilbab. Memaksa seseorang berjilbab, jelas menyalahi hak asasi. Tidak jauh berbeda, dari prosesi pemaksaan untuk melepasnya.

Barat menuduh perempuan-perempuan islam tidak berpendidikan. Fakta dari dunia islam menjawab lain. Secara statistis, perempuan di negara-negara mayoritas islam, justru lebih berpendidikan dibanding Barat: 30% Profesor di Mesir perempuan, padahal di Jerman jumlahnya hanya sekitar 20%. Lebih dari 60% mahasiswa di Iran adalah perempuan. Di Uni Emirat Arab, sudah semenjak tahun 2007, mahasiswa perempuan menginjak angka yang sulit dipercaya: 77%.

8. Seorang Muslim = Seorang Yahudi = Seorang Kristen

Tidak ada seorang bayi pun terlahir sebagai seorang teroris. Barat harus memperlakukan seorang Muslim, persis seperti seperti mereka memperlakukan seorang Kristen atau Yahudi.

Tidak jarang kita dengar politikus dan aktivis Barat, demonstratif, mengumbar kalimat penuh kebencian terhadap Islam. Frank Graham, penasehat George W. Bush, menyebut Islam sebagai „agama iblis dan sihir”. Politikus kanan Belanda, Geert Wilders, menyebut Islam sebagai “agama fasis”. Thilo Sarrazin, politikus Jerman memberikan thesis: „secara genetis, anak-anak dari keluarga Islam, dilahirkan di bawah tingkat kecerdasan rata-rata.”

Bayangkan sejenak, jika Frank Graham, Greet Wilders, dan Thilo Sarrazin mengganti objek tesis-nya bukan kepada "Islam", tetapi menjadi "Yahudi" atau “Kristen”. Tidakkah ucapan seperti itu akan menjadi badai kemarahan yang dahsyat? Mengapa Barat boleh mengatakan hal-hal penuh fasistik dan rassist terhadap Islam, yang justru di kalangan orang-orang Kristen dan Yahudi sesuatu yang tabu? Barat harus mengakhiri demonisasi Islam dan Muslim.

9. Muslim Melawan Teror

Di tesis kesembilan, Todenhöfer mengajak umat Islam, melalui sebuah reformasi sosial, menjejak Nabi Muhammad yang berjuang untuk sebuah Islam yang beradab dan toleran. Untuk tatanan ekonomi dan politik yang dinamis, bukan statis – sambil mempertahankan identitas keagamaannya. Untuk persamaan yang penuh, pria dan wanita. Untuk kebebasan beragama yang nyata.

Tidak seperti politikus umumnya, Muhammad, bukan seorang reaksioner. Dia adalah seorang revolusioner, berani berpikir dan berani mematahkan belenggu tradisi. Islam di masa Muhammad bukanlah agama stagnan, apalagi regresif, tetapi pembaruan dan perubahan. Muhammad berjuang untuk perubahan sosial, ia pahlawan orang miskin dan orang lemah. Dia mengangkat hak-hak kaum perempuan, yang di periode sebelumnya nyaris tidak ada.

Muhammad bukan seorang fanatik atau seorang ekstrimis. Dia hanya ingin membawa orang-orang Arab, yang kala itu terjebak pada belenggu politeistik, untuk kembali ke sumber aslinya yang murni, agama Ibrahim, persis seperti yang disuarakan Musa dan Isa.

Terorisme, yang berada di sekelumit dunia Islam pada hari ini adalah distorsi ajaran Muhammad. Ini adalah kejahatan melawan Islam. Dunia Islam tidak boleh membiarkan citra baik Islam, yang dibangun Muhammad 14 abad yang lalu, dihancurkan seketika oleh ideologi kriminal ini. Dunia Islam perlu memerangi ideologi terorisme ini, persis seperti Muhammad memerangi berhala-berhala dari periode pra-Islam.

10. Politik Bukan Perang

Kalimat bijak pernah mengajarkan: "ketika kamu tidak bisa menaklukan musuhmu, peluk dia!"

Masalah kompleks di Timur tengah, hanya bisa diselesaikan dengan jalur politik, bukan dengan perang. Barat harus membuka pintu diskusi yang lebih lebar untuk dunia Islam. Barat harus membuka ruang bilateral dan unilateral lebih besar untuk negara-negara Arab. Kesatuan dan stabilitas yang perah terjadi di Uni Eropa, nyatanya, tidak berdiri di atas invansi senjata, tapi di atas politik diplomatisasi yang penuh visi.

Sebuah visi akan sebuah dunia, yang setiap negara di dalamnya dihargai. Sebuah penghargaan yang tanpa diskriminasi. Politik anti-diskriminasi yang dibangun di atas keadilan dan kebebasan, bukan perang, apalagi penindasan.

* Mahasiswa Indonesia S3 di Jerman

Propaganda dapat Ciptakan "Surga" atau “Neraka”

2012-01-07T14:19:00.001Z

Catatan Kecil Yusril Ihza Mahendra :

Dalam jejaring sosial, banyak tulisan yang mengundang timbulnya polemik yang bernuansa intelektual. Namun ada pula, tulisan-tulisan yang mengandung sifat agitasi dan propaganda yang melahirkan perang urat syaraf. Tulisan yang bernuansa intelektual memang mengajak kepada pencerahan. Namun tulisan yang bernada agitasi dan propaganda, tentu jauh dari semangat itu, karena yang dicari bukanlah kebenar...an, tetapi upaya sistematis membentuk publik opini sesuai keinginan orang yang melakukannya.

Sebagai contoh, seorang sahabat, Gampito Tjahjo Said, di grup facebook Forum Indonesia Sejahtera (FIS) menempel status tentang Saya dengan pengantar “Serbagai tokoh Hukum tata Negara, apakah rekan2 di grup ini percaya dia dapat mengantarkan bangsa kita kepada membangun konstitusi baru RI...?”. Dia pun menempel ilustrasi yang memang Saya tempel di status Saya seusai Dialog Nasional Kepemimpinan di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.

Banyak tanggapan dari yang positif sampai yang negatif. Keyakinan, keraguan, ketidakpercyaan, dan sebagainya. Semua itu sah-sah saja menurut Saya karena masih dalam kerangka analisis atas apa yang diharapkan Gampito. Sayang, ada seorang penanggap, Berlian Siagian, yang menanggapi perihal integritas Saya yang menurut Saya berdasar atas sesuatu yang kurang relevan. Analisisnya lebih mirip pada agitasni dan propaganda. Tentu hal ini Saya tanggapi dan luruskan.

Jozef Goebbels, Menteri Propaganda Nazi di zaman Hitler, mengatakan: Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya. Tentang kebohongan ini, Goebbels juga mengajarkan bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang dirubah sedikit saja. Ada sebuah peristiwa terjadi dan menjadi sebuah fakta. Fakta itu kemudian “diplintir” sedikit saja dan disebarluaskan dengan teknik-teknik tertentu, maka dengan serta merta dia akan menjadi propaganda yang efektif. Sasaran propaganda tentu saja publik yang awam tentang seluk-beluk suatu masalah.

Selama saya menjadi asisten Professor Osman Raliby yang mengajar mata kuliah propaganda politik dan perang urat syaraf di Universitas Indonesia sekitar tahun 1978-1980, berulang kali beliau mengingatkan saya agar jangan menggunakan teknik-teknik propaganda, karena semua itu bertentangan dengan etika dan bertentangan dengan ajaran agama.

Professor Osman Raliby pernah “berguru” kepada Jozef Goebbels, ketika beliau belajar di Universitas Humbolt, Berlin, menjelang Perang Dunia II. Kita harus jujur, fair dan adil. Demikian nasehat Professor Raliby kepada saya. Kalau propaganda dihadapi pula dengan propaganda, dunia ini akan makin centang perenang. Dengan propaganda, orang dapat menciptakan “surga”, namun dengan propaganda juga orang dapat menciptakan “neraka” di tengah sebuah komunitas.

Terbunuhnya Khalifah Rasyid Usman, Dzun Nurain

2012-01-04T23:30:00.000Z

Fitnah pertama dan termasuk paling besar dalam sejarah Islam yaitu fitnah yang telah diberitakan oleh Rasulullah, yaitu terbunuhnya Khalifah Rasyid yang ketiga Usman bin Affan di tangan sekelompok penyeru kejahatan.

Fitnah ini diikuti dengan perpecahan kaum muslimin dan peperangan yang terjadi di antara mereka yang berakibat tertumpahnya darah yang tidak berdosa dari kedua belah pihak yang bertikai. Nabi telah memberitahukan bahwa terjadinya fitnah ini adalah salah satu tanda dekatnya Kiamat.

Dalam hadits Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “Tidak datang hari Kiamat sehingga dua golongan besar dari kaum muslimin saling berperang, korbannya besar dari kedua belah pihak. Seruan keduanya adalah satu.” diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Sahabat yang mulia Umar bin al-Khatthab telah menyebutkan bahwa fitnah ini datang bertubi-tubi seperti ombak lautan. Sebagaimana dalam hadits Hudzaefah bin Yaman berkata, Kami berada di sisi Umar bin al-Khatthab. Umar berkata, “Siapa di antara kalian mengetahui hadits Nabi tentang fitnah?” Hudzaefah menjawab, “Saya menghafalnya seperti yang telah beliau sabdakan.” Umar berkata, “Katakanlah, sesungguhnya kamu adalah orang pemberani. Apa yang Nabi sabdakan?” Hudzaefah berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya, dihapus oleh puasa, shalat, sedekah, amar ma’ruf dan nahi mungkar.’ Umar berkata, “Bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah fitnah yang silih berganti seperti ombak lautan.” Hudzaefah berkata, “Apa urusanmu dengannya wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya antara dirimu dengannya terdapat pintu yang tertutup.” Umar berkata, “Lalu pintu itu dipecahkan atau dibuka?” Hudzaefah menjawab, “Dipecahkan.” Umar berkata, “Hal itu lebih pantas untuk tidak ditutup selama-lamanya.” Maka kami [perawi dari Hudzaefah] bertanya kepada Hudzaefah, “Apakah Umar mengetahui siapa pintu itu?” Hudzaefah menjawab, “Ya, seperti dia mengetahui setelah malam ada siang, saya menyampaikan hadits kepadanya bukan kebohongan.” Perawi dari Hudzaefah berkata, “Kami merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaefah siapakah pintu itu? Lalu kami berkata kepada Masruq, ‘Tanyakanlah kepadanya.’ Lalu Masruq bertanya, dan Hudzaefah menjawab, ‘Umar’.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Muslim, Hudzaefah berkata kepada Umar, “Sesungguhnya antara dirimu dengannya terdapat pintu yang tertutup yang hampir-hampir dipecahkan.” Umar berkata, “Dipecahkan, tidak ada bapak bagimu, mengapa tidak dibuka? Mungkin bisa diatasi.” Hudzaefah berkata, “Tidak, dipecahkan.” Hudzaefah berkata, “Aku juga telah menyampaikan kepada Umar bahwa pintu itu adalah seseorang yang dibunuh atau mati.” Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam hadits yang shahih dari Abu Musa al-Asy’ari berkata, “Nabi keluar ke salah satu kebun Madinah…. Abu Musa lalu menyebutkan hadits yang panjang sampai pada, ‘Lalu datanglah Usman, saya berkata kepadanya, ‘Tetaplah di tempatmu sehingga saya meminta izin kepada Rasulullah untukmu.’ Nabi berkata kepada Abu Musa, ‘Izinkan dia, sampaikan berita gembira kepadanya bahwa dia masuk surga disertai ujian yang menimpanya.” diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Karena itulah Usman menerima dengan penuh kesabaran ketika apa yang dijanjikan oleh Rasulullah telah tiba. Usman meminta para sahabat untuk tidak memerangi orang-orang yang mengacau supaya tidak terjadi pertumpahan darah karena dirinya.

Benarlah kenabian Muhammad. Usman RA terbunuh di tangan sekelompok pembangkang yang mempunyai ambisi pilitik, agama dan dunia yang dipimpin oleh pimpinan orang-orang Mesir al-Ghafiqi bin Harb al-Akki. Mereka mengepung rumah Usman dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian mereka melompati pagar, membakar pintu. Semua itu terjadi sementara Usman Khalifah yang terfitnah bersumpah kepada Allah agar putra-putra sahabat membuang pedang mereka dan tidak membelanya. Para pembangkang menyerang lalu al-Ghafiqi menusuk Usman yang sedang membaca al-Qur’anul Karim. Kematian Usman terjadi pada 18 Dzul Hijjah 35 H.

Setelah Dzun Nurain Usman terbunuh, kaum muslimin memilih Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin mereka. Ali tidak berkenan, dia ingin menjadi pembantu saja bukan pemimpin, hanya saja para sahabat mendesaknya agar bisa memulihkan kondisi yang kacau balau. Akhirnya Ali menerima, memikul tanggung jawab dalam hempasan fitnah yang besar ini, jika tidak bisa-bisa Madinah dikuasai oleh orang-orang yang membangkang.

Perkaranya semakin ruwet, hal ini membuat sebagian sahabat menyingkir, dan sebagian yang lain tidak membaiat Ali. Syam pada waktu itu dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan tidak membaiat sampai kondisi kembali normal.

Pendapat dan ijtihad kaum muslimin berbeda-beda tentang menuntut balas darah Usman dan menegakkan hukuman qishash kepada para pembangkang yang membunuhnya. Perselisihannya semakin kuat, lalu terjadilah apa yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Perang meletus antara dua saudara yang berselisih yang mengorbankan banyak nyawa seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Inilah awal mula fitnah dan salah satu tanda dekatnya Kiamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Wallahu a'lam.

Profesor Psikolog UI Itu Akhirnya Mengakui Dirinya Tidak Paham Islam

2011-12-24T02:50:00.002Z

Jakarta (voa-islam) – Psikolog Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dalam sebuah diskusi yang digelar BNPT, saat peluncuran buku Mereka Bukan Thagut di Hotel Sahid, Jakarta, beberapa waktu lalu (17/12), akhirnya mengakui kelemahan dirinya yang tidak memahami Islam secara utuh.

Seperti diketahui, Sarlito Wirawan ikut melibatkan diri dalam membina narapidana kasus terorisme. Beberapa pondok pesantren juga ikut melibatkan diri, bekerjasama dengan para psikolog untuk “meluruskan” kembali pemahaman soal Jihad. Bahkan, Sarlito kerap melempar stigma-stigma buruk terhadap identitas Islam, mulai dari sikap paranoidnya terhadap ikhwan muslim berjenggot, celana ngatung, hingga pemahaman soal jihad.

Akibat analisisnya yang ngawur membahas isu deradikalisme dan terorisme, Sarlito mendapat banyak kritik dari kalangan aktivis Islam, tak terkecuali para pengamat teroris dan civitas akademik UI itu sendiri. Untungnya, ia sudah menyadari, bahwa wawasannya soal keislaman dan peta pergerakan Islam masih sangat dangkal, dan perlu banyak mengaji dan mengkaji lebih dalam.

Ketika mendengar pembahasan soal thagut, Sarlito yang sering bicara soal deradikalisme dan terorisme itu, mengaku mendapat pencerahan dan wawasan baru soal keislaman. “Saya ini awam kalau soal Islam begini, minggu lalu saya menulis di Koran Seputar Indonesia (Sindo) tentang thagut. Saya kira tulisannya thogut, ternyata thagut. Tapi yang jelas, saya mengerti hal-hal ini, seperti thagut dan jihadis justru dari kalangan ikhwan, termasuk dari Ustadz Abu Rusdan,” ujarnya tersenyum.

Bukan Monopoli Ikhwan

Sarlito tak memungkiri, akan selalu ada pihak-pihak atau kelompok yang tidak puas dengan pemerintah. Sebagai contoh, seorang mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) bernama Sondang Hutagalung yang membakar dirinya di depan Istana Negara beberapa waktu lalu, adalah ekspresi kekecewaan masyarakat yang kecewa dengan pemerintah saat ini.

Di Papua, masyarakat bergejolak menuntut keadilan. Di Lampung, kelompok masyarakat menggugat pemerintah atas kebiadaban aparat yang membantai warga Mesuji, terkait konflik lahan perkebunan yang dikuasai pihak perusahaan.

“Jadi, kekecewaan itu bukan hanya monopoli para ikhwan saja, yang sampai menyebut pemerintah itu thagut. Yang pasti, saya belum melihat ikhwan membakar diri seperti Sondang. Tapi kalau bom bunuh diri sudah. Itu semua adalah cerminan dari ekspresi masyarakat yang tidak puas,”tukas Sarlito.

Sarlito mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama menggalang pesan damai dan hentikan segala bentuk kekerasan. Ia yakin, dengan pintu dialog, meskti tidak ada kesepakatan, suatu saat nanti akan bertemu juga. “Bicara soal Pemanasan Global saja baru terjadi kesepakatan setelah melalui beberapa generasi. Tapi saya hanya mendambakan Indonesia yang damai dan bersatu. Itu saja,” harapnya tulus.

Jika ada kelompok yang mengatakan, NKRI harga mati, maka kelompok Islam juga akan mengatakan, Islam harga mati. Setidaknya, perang kata ini tidak boleh ada darah yang tumpah sesama anak bangsa. Desastian

Fatwa Keemasan Buya Natsir tentang Negara, Agama dan Theistik Demokrasi

2011-12-24T02:32:00.000Z

by Badrut Tamam Gaffas

Mukaddimah

Akhir-akhir ini, penomena ‘pencideraan’ Islam melalui pemikiran begitu nampak di permukaan. Ini dilakukan oleh tren fanatisme pemikiran yang menghasilkan sikap ekstrim dalam beragama. Ini, secara tidak langsung, telah menghambat simultansi dakwah untuk membangun peradaban Islam yang lebih kokoh dan bermartabat. Tren Fanatisme tersebut sekurang-kurangnya terbagi ke dalam dua model, rasionalis-liberal dan reformis-revivalis . Yang pertama melandaskan pemikirannya pada konsep keilmuan asing (baca: Barat) sehingga menghasilkan ide-ide rasionalisasi dan liberalisasi agama Islam. Pada gilirannya, Islam sepertinya mau dijadikan agama yang bernasib sama seperti di Barat pada abad pertengahan lalu. Alih-alih ingin melakukan intrepretasi Islam dalam rangka kontekstulisasi, justru, yang terjadi adalah, meminjam istilah M. Natsir, “likuidasi” Islam.
Sedangkan yang kedua, aktivismenya menyandarkan pada cara penafsiran teks-teks wahyu dan hadits dengan rigid dan ‘apa adanya’ serta kurang bijaksana membaca realitas sosial. Sikap yang terakhir ini setidaknya telah memperlebar kesenjangan antar umat Islam karena semangat puritanisme (pemurnian aqidah) yang, dalam metode dakwahnya, kaku dan “beringas” sehingga menimbulkan image keras serta kurang mampu berkomunikasi dengan modernitas. Bahkan pola takfir terhadap orang atau sekelompok orang yang berselisih faham menjadi ciri khasnya. Secara diametral, faham Rasionalis-liberal dan Reformis-revivalis memiliki arah yang bersinggungan. Masing-masing berada pada dua sisi kutub yang berlawanan dan berdampak pada kerancuan dan perselisihan serta disintegrasi dalam tubuh umat yang hampir sulit terelakkan.
Gambaran di atas menuntut para cendikiawan Muslim untuk segera mengambil sikap pro-aktif dan tegas terhadap kedua model fanatisme dan ekstrimisme tersebut. Adalah Mohammad Natsir, seorang cendikiawan Muslim yang masa hidupnya syarat aktivitas dakwah yang membawa umat pada keshalihan, tidak saja dalam bersikap, tapi yang tak kalah penting adalah dalam berpikir. Ketokohan sang pendiri DDII ini patut dijadikan role model dalam berdakwah dan berislam di kehidupan sosial. Sikapnya yang tegas dalam hal Aqidah dan santun dalam bermuammalah menjadikannya sebagai orang yang sangat diperhitungkan dalam sejarah keislaman dan kemerdekaan Indonesia. Makalah ini mencoba untuk menunjukkan bahwa solusi dari problematika umat Islam adalah melakukan reorientasi pemikiran Islam dengan mengacu kepada pemikiran keagamaan, kenegaraan, dan konsistensi Mohammad Natsir dalam berdakwah.
Karir Intelektual dan Pergerakan M. Natsir
Mohammad Natsir yang memiliki nama pena Muchlish lahir dari seorang ayah bernama Idris Sutan Saripado dan ibu Khadijah pada 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Natsir memulai pendidikan dasarnya di Holland Inlandse School (HIS) pada tahun 1916-1923 dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) pada tahun 1923-1927 di Padang Sumatera Barat. Mulai mengenal dunia pemikiran dan pergerakan pada saat Natsir melanjutkan sekolahnya di Algemene Middelbare School (AMS setingkat SMA sekarang) di Bandung selama tiga tahun (1927-1930).
Pendidikan agamanya ia dapatkan dari luar lembaga-lembaga pendidikan formal. Paginya ia sekolah sedangkan pada sore dan malamnya ia gunakan untuk menimba ilmu agama. Semua ini ia lakukan semenjak sebelum kepindahannya ke tanah Sunda, kota Bandung. Di sana ia bertemu seorang tokoh pergerakan Persatuan Islam (PERSIS) Bandung, A. Hasan. Selanjutnya, tokoh PERSIS inilah yang memengaruhi pemikiran Natsir seputar keilmuan agama Islam. Kedekatan M. Natsir dengan A. Hasan dapat dicermati dari keikutsertaannya menjadi redaksi majalah Pembela Islam yang dikomandoi oleh A. Hasan sendiri. Keakraban Natsir dengan tokoh pembaharu ini telah membuatnya concern terhadap dunia Islam. Dari sinilah keinginan berjuang melalui jalur dakwah terus membara hingga pada perjalannya Natsir mendapati rintangan dan ujian yang tidak ringan. Dari sini pulalah Natsir memulai karir intelektual dan organisasinya dengan menjadi seorang negarawan, pendakwah, pendidik, pemikir, sekaligus politikus.
Aktivitas pergerakannya, selain ambil bagian di PERSIS, Natsir juga aktif di sebuah himpunan pemuda Muslim bernama Jong Islamieten Bond (JIB) cabang Bandung di bawah bimbingan Agus Salim. Di dalam organisasi ini, menurut Dadan WA, Natsir termasuk orang yang beruntung karena menjadi orang yang mendapatkan warisan kecendikiawanan Agus Salim. Sebelumnya Natsir juga mewarisi pemahaman agama Islam dari A. Hasan. Selain kedua tokoh tersebut, pemikiran Natsir terinspirasi pula dari beberapa gurunya seperti Syekh Ahmad Soorkati, HOS Cokroaminoto, dan AM. Sangaji. Mereka semua adalah para tokoh pembaharu Islam di tanah air yang mengikuti pemikiran Mohammad Abduh di Mesir.
Interakasi Natsir yang sangat intens dengan beberapa tokoh di atas membuktikan bahwa ada kombinasi yang spektakuler antara jiwa keberagamaan dan kenegaraan yang kuat dalam diri Natsir. Sikap kenegarawanannya yang baik, membuatnya mampu mempersatukan kembali wilayah NKRI dengan Mosi Integralnya. Ini semua ia landasi dengan kapasitasnya sebagai seorang ulama. Karakter seperti inilah yang dibutuhkan umat jaman sekarang, ia mampu menjadi seorang agamawan yang intelek yang mengerti dan memahami kebutuhan duniawi tanpa harus keluar dari pemahamannya yang komprehensif terhadap agama Islam. Bukan seorang intelek yang mengerti agama yang pada gilirannya agama hanya sebagai objek kajiannya sehingga berakhir pada sikap dualistis. Point penting dari karakteristik pemikiran tokoh yang bergelar Datok Sinaro Pandjang ini adalah, ia mampu mengamalkan sabda kanjeng Rasulullah Muhammad yang menyatakan bahwa umatnya lah yang lebih mengetahui urusan dunia tanpa harus merasa lebih tahu tentang urusan akhiratnya dari pada Rasulullah.
Karakter Pemikiran Keagamaan M. Natsir
Berpikir dalam Islam melibatkan potensi akal yang dengannya wahyu menjadi dasar aktivitasnya yang pada perjalannya melahirkan konsep berpikir Islami. Inilah yang menjadi archetype pemikiran dalam Islam, ia tidak bebas dari nilai (free-value). Pemikiran sejatinya merupakan asas dari segala bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perekonomian sebuah negara akan maju apabila pemikiran pemimpinnya, yang selanjutnya melahirkan kebijakan-kebijkan ekonomi, memiliki keberpihakan kepada sektor riil dan rakyat kecil. Begitupun dengan bidang politik, sosial, dan budaya, semuanya tergantung kepada tipe dasar pemikiran yang dianut. Fakta menyebutkan bahwa kondisi umat Islam saat ini cukup memprihatinkan, jauh dari pengalaman peradaban Islam masa lalu yang superioritasnya disegani peradaban lain. Ini menunjukan bahwa umat Islam harus segera melakukan pembenahan mendasar yakni pembenahan pemikiran.
Hal ini lah yang diwanti-wanti oleh seorang pakar peradaban dan pemikiran Islam, Hamid Fahmy Zarkasyi. Ia menyebutkan bahwa biang dari sekian banyak persoalan yang timbul dalam bidang-bidang tersebut ternyata bersumber pada problem pemikiran, baik datang dari eksternal maupun internal umat Islam. Menurutnya, problem eksternal berupa asupan pemikiran asing (baca: Barat) ke dalam wacana pemikiran keagamaan Islam yang pada perjalanannya menghasilkan konsep liberalisme, sekularisme, pluralisme agama dan lain sebagainya. Adapaun problem internal berupa kejumudan, fanatisme, taqlid, dan bid’ah khurafat yang pada gilirannya mengakibatkan “lemot” dan sembrono-nya proses ijtihad dalam merespon tantangan kontemporer dan tumbuh suburnya harokah-harokah (aktivisme) yang megatasnamakan madzhab tertentu.
Kedua problem tersebut dapat ditemukan jawabannya pada pemikiran keagamaan M. Natsir. Ia yang berlatarbelakang pendidikan agamanya di PERSIS dan pergerakan pemuda JIB mampu menghalau pemikiran-pemikiran dengan kecenderungan westomaniak yang rasionalis-liberal sekaligus fanatisme yang mengarah kepada ekstrimisme dalam beragama. Latarbelakang Natsir, sebagaimana dijelaskan di atas, setidaknya telah membawanya sebagai seorang tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di segala lini kehidupan, termasuk politik dan penerimaannya terhadap negara demokrasi berdasarkan Islam. Suatu hal yang sangat tidak direstui oleh mereka yang anti-agama (sekular) begitupun oleh mereka yang anti-demokrasi yang diklaim sebagi produk kafir. Inilah salah satu bukti bahwa beliau berada pada sikap I’tidal (tengah) yang menurut Al-Qaradhawi sebagai ciri khas sikap Islam.
Bagi Natsir, Islam adalah agama yang telah jelas membagi wilayah mana yang boleh dan tidak boleh dipikirkan oleh umatnya. Natsir memanfaatkan akal merdekanya tapi tidak untuk mengakali (baca: rasionalisasi) agamanya, dan mematuhi wahyu ilahi tapi tidak sama sekali menafikan keberadaan akal. Dalam bukunya Islam dan Akal Merdeka, Natsir mengkritik cara berpikir Barat sekaligus cara berpikir fanatis dengan menyebutnya sebagai kuman-kuman yang harus dibersihkan dari dalam tubuh umat. Untuk merespon pola pikir tersebut, Natsir memegang prinsip (qaidah ushuliyah) yang mengatakan bahwa dalam urusan keduniaan semua boleh kecuali yang terlarang dan dalam urusan agama semua terlarang kecuali yang diperintahkan. Untuk masalah keduniaan, Natsir mengatakan:
“Dalam urusan keduniaan yang 100% ini yang mungkin sudah ada dan mungkin akan timbul belakangan, -semua itu boleh, kecuali yang sudan terlarang oleh agama. Yang terlarang itu amat sedikit, bila dibandingkan dengan yang boleh. Dengan demikian maka akal memiliki ruang gerak yang amat luas. Bukan saja ia dibolehkan, malah disuruh, … malah digemari oleh agama memegang inisiatif untuk kebaikan dan keselamatan kita”
Sedangkan masalah agama, ia mengatakan:

“Tak ada hak kita mengubah, menambah atau menguranginya, dengan akal kita sendiri. Di bidang ibadah ini, semua terlarang, kecuali yang sudah disuruh”

Dari pernyataan di atas, Natsir ingin menjelaskan bahwa ada batas embarkasi yang jelas yang harus ditaati oleh setiap intelektual muslim ketika bebicara masalah wacana pemikiran keagamaan. Ada hal-hal yang bersifat Tsawabit (tetap) dan Mutaghayyirot (berubah-ubah). AdaAda bidang Tauhid yang sudah jelas ketetapan perintah-perintahnya, ada pula bidang Mu’ammalah yang meniscayakan kreativitas dan inisiatif seorang muslim menuju kelebihbaikan.

Karakter pemikiran M. Natsir ini tidak terbatas pada retorika saja, melainkan terejawantahkan dalam kehidupan sosialnya dalam beragama, berpolitik, dan bernegara. Natsir tidak sungkan-sungkan duduk dan berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh komunis sekalipun yang jelas tidak beragama (atheis).
a. Toleransi Beragama tidak harus jadi Pluralisme Agama
Bebicara masalah respon Islam terhadap fenomena heterogenitas agama telah menjadi ajang perdebatan yang hampir tak berujung, khususnya pasca keruntuhan menara kembar WTC 9/11 yang lalu. Banyak orang Barat, bahkan orang muslim sendiri, yang sekeptis terhadap Islam, dengan menyatakan dan mengakui bahwa Islam adalah agama ekstrim dan intoleran. Yang paling mencengangakan dari pemikiran-pemikiran mereka adalah ide liberalisasi Islam dengan mengusung konsep Pluralisme Agama. Yang diinginkan dari ajaran ini adalah mencoba mendudukkan konsep kebenaran dalam Islam sejajar dan bahkan sama dengan konsep kebenaran dalam agama-agama lain. Pluralisme Agama ini muncul dari cara berpikir relativisme, bahwa semua kebenaran adalah relatif termasuk kebenaran agama. Bahwa satu agama tidak berhak mengklaim kebenarannya secara sepihak (truth claims) yang, menurut faham ini, dapat mengakibatkan penindasan dan bahkan peperangan atas nama agama. Situasi seperti ini, menurut Hamid, merupakan proses peleburan nilai-nilai dan doktrin-doktrin keagamaan Islam ke dalam arus pemikiran Barat.
Menghadapi realitas keberagaman tersebut, Natsir punya pengalaman tersendiri berhadapan dengan orang yang melakukan kontekstualisasi Islam dengan melakukan interpretasi (penafsiran ulang–pen). Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak lebih dari upaya “likuiadasi” (peleburan–pen) agama Islam dengan agama lain. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksepakatannya atas ide-ide penyamaan agama-agama hanya karena ingin mengedepankan sikap toleransi. Toleransi baginya tidak harus meleburkan diri ke dalam agama-agama yang berbeda seperti yang dilakukan oleh para penganut theosofie. Tapi tidak pula harus menjauh dan bersitegang dengan komunitas agama-agama lain (intoleransi), justru seorang muslim harus mampu berkomunikasi dengan mereka. Semua ini beliau buktikan, salahsatunya, ketika kedekatannya dengan seorang tokoh sekaligus ketua Partai Katolik, IJ. Kasimo, dalam urusan kenegaraan dan menghadapi prilaku opensif PKI di jaman Sukarno.
Pemikiran Natsir tentang toleransi dapat dilacak dalam beberapa tulisannya yang menyatakan bahwa toleransi dalam Islam bersumber dari Al-Qur’an. Ia menambahkan bahwa toleransi tersebut tidak bersifat pasif tapi aktif memperjuangkan kemerdekaan beragama, bukan bagi agama Islam saja, akan tetapi juga bagi agama-agama lain. Natsir menegaskan :

“Al-Qur’an dengan demikian mengajarkan kepada penganutnya agar menghargai dan menjunjung tinggi keyakinan dan pendirian sendiri dengan sungguh-sungguh, yang disertai menghargai hak pribadi orang lain untuk berbeda paham dengannya.”

kemudian, tambah Natsir:
“Ini adalah setinggi-tingginya bentuk toleransi, yang umat manusia kini masih dalam memperjuangkannya di dalam negara-negara modern sekarang ini.”
Makna lain dari “toleransi aktif” dalam pandangan Natsir, selain memperjuangkan kemerdekaan beragama, adalah dakwah ke jalan kebenaran Islam. Berangkat dari pedoman Al-Qur’an , “tiada paksaan dalam agama”, Natsir memaknai toleransi aktif dengan mengajak dan memanggil (dakwah) siapa saja yang berbeda faham atau agama untuk beriman kepada Allah SWT Yang tiada Tuhan selain-Nya dengan syarat bersih dari sifat memaksa. Dalam hal ini M. Natsir senantiasa mengutip beberapa ayat Al-Qur’an, salah satunya adalah tentang cara-cara berdakwah yang santun, sopan, dan teratur, yakni: “ad-da’wah bi Al-Mau’idhoh Al-Hasanah wa al-Mujadalah bi Al-Lati hiya ahsan” (berdakwah dengan kebijakasanaan dan berdebat dengan santun).
Dengan begini, menurut Natsir, Islam yang rahmatan lil-alamin dapat dirasakan pula oleh kelompok atau golongan lain di luar Islam. Untuk mendukung atas terwujudnya toleransi dalam Islam, Natsir memberikan langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

a. Memahami ajaran Islam bagi diri masing-masing dengan sungguh-sungguh

b. Menjadikan ajaran ini sebagai pakaian hidup: dalam berkata, bertindak, dan berlaku

terhadap masyarakat di kelilingnya, sesuai dengan ajaran tersebut.

c. Memancarkan pengertian ini di sekelilingnya dengan tidak membelakangkan agama dan

kepercayaan manapun jua, dengan lisan dan sikap perbuatan.
Sebagai bentuk kemantapan hati atas ajaran tasamuh (toleransi) dalam Islam dan sikap demokratis, Natsir seringkali, dalam tulisannya, menantang masyarakat untuk menunjukkan ideologi mana yang mampu melampaui ketegasan konsep toleransi Islam.
b. Demokrasi Teistis, bukan Teokrasi juga bukan Sekuler
Dalam konteks keindonesiaan, tantangan partai politk Islam berasal dari dua arah yang berlawan, eksternal dan internal sekaligus. Tantangan eksternal berupa gerakan sekularisasi yang menghajatkan keterpisahan antara urusan duniawi dan ukrawi. Sedangkan tantangan internal bergerak dalam bentuk penolakan terhadap sistem kekuasaan Demokrasi yang, menurutnya, partai-partai Islam terlahir dari rahimnya. Penomena di atas setidaknya telah menghambat agenda dakwah yang menjadi strategi partai-partai Islam dalam menghadapi realitas sistem demokrasi di Indonesia. Bermunculannya partai-partai Islam di tengah kancah perpolitikan tanah air, sejatinya merupakan solusi logis untuk membawa umat keluar dari perangkap keterpurukan. Paling tidak inilah gambaran singkat situasi perpolitikan di negara kita.
Sebagai tokoh negarawan yang mencintai tanah airnya, Natsir memiliki pandangan politik yang dikenal santun dan bermartabat. Karakter keberagamaannya tidak membuat Natsir memisahkan diri dari “taqdir demokrasi” sebagai realitas politik RI saat itu. Jihad politiknya mengangkat nilai-nilai Islam sebagai dasar negara ia lakukan melalui jalur-jalur demokratis. Menjadi seorang ketua partai Masyumi (1949-1958), akomodatif terhadap Pancasila, setia kepada Proklamasi, dan concern terhadap konstitusi negara adalah stategi dakwah Natsir di dunia Politik. Sikap politik Natsir tersebut, selain tidak membuatnya setuju dengan gagasan sekularisasi politik, juga tidak ada bertujuan untuk membangun negara dalam bentuk teokrasi (negara agama). Menurutnya, sekularisme merupakan “paham, tujuan dan sikap hanya dalam batas hidup keduniaan” , sedangkan teokrasi adalah “suatu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu priesthood (sistem kependetaan) yang mempunyai hirarki (tingkat bertingkat) dan menjalankan pemerintahan bagi wakil Tuhan di dunia.”
Prihal penolakannya terhadap negara sekuler (la ad-diniyyah), menurut penulis, justru lebih serius ketimbang ketidaksetujuannya mendirikan negara teokrasi yang, menurut Natsir, tidak dikenal dalam ajaran Islam. Seraya mengutip pendapat Rauschning, Natsir menjelaskan bahwa dampak dari sekularisme adalah munculnya sikap tidak peduli dan tidak menghormati tuntunan-tuntunan adab (nilai-nilai hidup) dan mengenyampingkan ajaran-ajaran agama.
Yang Natsir inginkan adalah sebuah negara demokrasi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam seperti istilahnya yang terkenal Teistik Demokrasi. Istilah ini pertama kali ia sebutkan pada saat sidang Majelis Konstituante, 12 November 1957 . Ini menggambarkan, menurut Sarifuddin HA, bahwa gagasan-gagasan Natsir tentang Islam dalam bernegara dapat menerima kaidah-kaidah sekular (reason, institution, experience), lalu Islam melengkapinya dengan wahyu.
Tapi perlu dicatat, bahwa sikap yang ditampilkan Natsir tersebut bukan berarti berangkat dari ketidakpahamannya atas sejarah kemunculan slogan Demokrasi. Secara historis, demokrasi tetap identik dengan liberalisme Barat yang memosiskan suara rakyat tak ubahnya suara Tuhan (vox populi vox dei). Apa yang dilakukan Natsir, menurut Bustanudin Agus , adalah untuk memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut dalam kehidupan bernegara agar tidak terjerumus kepada krisis yang diderita oleh masyarakat sekuler.
Termasuk sikap akomodatifnya terhadap dasar negara Pancasila bukan tanpa catatan dan syarat-syarat. Dalam ceramahnya pada peringatan Nuzulul-Qur’an, Mei 1954, ia mengatakan: “Pancasila adalah suatu perumusan dari lima kebijakan, sebagai hasil permusyawaratan antara pemimpin-pemimpin kita… . Ia, sebagai perumusan, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, kecuali kalau diisi dengan apa-apa yang memang bertentangan dengan Al-Qur’an”. Jadi, dukungannya terhadap Pancasila akan tetap dipertahankan apabila dalam proses perjalannya Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an yang melahirkan gerakan sekularisasi politik.
Dalam rangka politik dakwah, Natsir telah mengerahkan segenap potensi pemikirannya untuk memberikan contoh konkrit kepada generasi penerusnya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan bijaksana dan bermartabat dalam konstalasi sosoal-politik. Natsir, sebagai idiolog sekaligus politikus muslim, tidak menceburkan diri terlalu dalam di dunia politik demokrasi tapi tidak pula menjauhkan diri terlalu jauh dari realitas kehidupannya, sebuah prinsip yang baginya sebagai point of no return. “Alam” inilah yang membuat Natsir dihargai dan disegani oleh lawan sekalipun.
Khatimah
Berdakwah dengan hikmah kebijaksanaan dan cara-cara yang baik (Al-Mau’idhoh Al-Hasanah) menjadi kata kunci kesuksesan dalam memenuhi tugas suci, amar makruf nahyu munkar. Sekalipun harus berdebat, berdebatlah dengan sebaik-baiknya perdebatan. Inilah yang dilakukan Mohammad Natsir dalam mengarungi aktivitasnya sebagai seorang agamawan sekaligus sebagai negarawan yang baik. Pemahamannya yang holistis terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam telah membuatnya terpanggil untuk ikut andil dan berperan mempersatukan kembali NKRI dari keterceceran yang mengancam keutuhannya. Tidak berhenti sampai di situ, karya-karya Natsir pun ternyata tidak saja dirasakan di dalam negeri, akan tetapi di dunia Islam internasional. Terbukti dari keterlibatannya dalam ormas-ormas Islam internasional.
Sikap M. Natsir yang tidak “kekiri-kirian” dan tidak “kekanan-kanakan” membuatnya dapat diterima oleh setiap kalangan. Kondisi seperti ini Natsir manfaatkan untuk melakukan infiltrasi dakwah dan menyatukan umat. Inilah cara Natsir membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan tidak dengan emosional atau rasional saja, tapi memberdayakan setiap potensi yang dimilikinya. Wal-hasil, walaupun sampai sekarang cita-cita Natsir belum sempurna terwujud, adalah tugas generasi penerusnya untuk melanjutkan perjuangannya. Semoga, dengan adanya DDII yang telah didirikannya sejak 1967, perjuangan Natsir bisa rampung dengan sempurna. Amin.

Aliansi Hijau Dideklarasikan

2011-12-23T11:34:00.001Z

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mendeklarasikan Aliansi Hijau di Jakarta, Selasa malam.

Aliansi Hijau merupakan kesepakatan PKNU dan PBB untuk bergabung dalam format konfederasi secara permanen, dan akan berjuang bersama-sama agar dapat menjadi peserta Pemilihan Umum 2014.
Hingga saat ini, revisi Undang-undang Pemilu belum menyediakan klausul gabungan partai politik sebagai peserta pemilu.

"Pertemuan PKNU-PBB ini untuk menyadarkan kawan-kawan politisi di Senayan untuk membangun sistem politik yang baik tanpa membunuh parpol kecil. Tidak perlu ada pembunuhan parpol oleh undang-undang," kata Ketua Umum PKNU Choirul Anam.

Demokrasi yang harus dibangun Indonesia adalah demokrasi yang sesuai nilai luhur bangsa, yakni demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

"Bukan demokrasi kanibalisme," tandas Cak Anam, sapaan akrab politisi yang juga pemilik media massa terbitan Surabaya, Jawa Timur, itu.

Menurut dia, salah besar jika semangat penyederhanaan sistem politik atau penyederhanaan partai dilakukan dengan membunuh partai-partai kecil yang notabene mewakili aspirasi rakyat juga.

Sebagai catatan, dalam Pemilu 2009, meski tidak memenuhi parliamentary threshold (PT), perolehan suara kedua partai itu cukup lumayan. PBB memperoleh 1,7 persen, sedangkan PKNU memperoleh 1,5 persen.

"Penyederhanaan bisa dilakukan dengan kesadaran dan alami. Kalau terus tidak dipilih rakyat pasti akan sadar diri untuk tidak ikut pemilu lagi," kata Anam.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum PBB MS Kaban. Dikatakannya, konfederasi merupakan salah satu alternatif penyederhanaan sistem politik atau penyederhanaan partai.

"Ini cara paling aspiratif sederhanakan partai tanpa menghilangkan aspirasi. Ini aspirasi yang hidup di masyarakat," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

"Di sini, tidak akan terjadi bongkar-pasang anggota koalisi yang sarat kepentingan sesaat. Dalam Aliansi Hijau berlaku asas kesetaraan, dimana sesama anggota tidak saling mendominasi," ucap Ketua Umum PBB, MS Kaban saat Deklarasi Aliansi Hijau, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta (Selasa malam, 20/12).

Kaban berharap langkah konfederasi partai yang dilakukan PKNU dan PBB akan diikuti oleh partai-partai yang lain.

Deklarasi Aliansi Hijau dihadiri oleh pengurus pusat PKNU dan PKB, termasuk Ketua Dewan Syura PKNU KH Abdul Adzim Suhaimi dan Ketua Majelis Syura PBB Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, simpatisan kedua partai serta sejumlah pengurus partai lain. (Antara/Rakyatmerdeka/Amre) ***

H. Tb. Topan Pimpin KNPI Kab. Bandung

2011-12-19T10:25:00.004Z

Tubagus Topan Lesmana adalah sosok cerdas yang harus mampu merubah paradigma kepemimpinan di KNPI Kab. Bandung dalam mengambil kebijakan organisasi , sehingga derap langkah pemuda mampu menjadi inspirasi kemajuan dengan karakter yang melekat pada dirinya : Cepat, Tepat, dan Akurat.................... ( Selamat berjuang adikku..........!!! )

NAGREG,(GM)-
H. Tubagus (Tb.) Topan Lesmana terpilih secara aklamasi untuk memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Bandung, menggantikan H. Dadang Supriana pada Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-12 KNPI di Wisma Al-Mahdiyin, Nagreg, Kab. Bandung, Minggu (18/12).

Terpilihnya H. Tb Topan sudah diprediksi sebelumnya. Selain dianggap mampu mempersatukan generasi muda di Kab. Bandung, Topan pun salah satu aktivis KNPI yang peduli terhadap lingkungan. Ia terpilih setelah 85 hak pilih yang terdiri atas 51 suara dari unsur OKP Kab. Bandung dan Pengurus Kecamatan (PK) KNPI sebanyak 31 suara secara aklamasi memilih kader terbaik KNPI Kab. Bandung itu.

Sebelumnya, empat kandidat lainnya muncul. Mereka berasal dari intern KNPI, yakni Deden N., Firmansyah, Deden Nugraha, dan Hasbi. Namun mereka mundur dan secara aklamasi H. Tb. Topan Lesmana pun terpilih memimpin organisasi yang membawahi OKP dan Pemuda Kab. Bandung itu.

Harus peduli

Sementara itu, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser yang hadir dakam Muskab KPNI tersebut kepada wartawan mengatakan, seluruh unsur pemuda di wilayah Kab. Bandung harus peduli lingkungan. Salah satunya, turut memikirkan pencemaran Sungai Citarum yang semakin parah.

Menurut Dadang, kepedulian pemuda untuk melestarikan lingkungan sangat diharapkan. Salah satunya, peran serta para pemuda agar mendapat tempat secara langsung di tengah-tengah masyarakat. "KNPI sebagai pengaderan para pemuda tidak hanya eksis di dunia politik, namun juga harus peduli lingkungan sekitar, termasuk terhadap Sungai Citarum yang kini telah tercemar," katanya.

Selain itu, terkait Sungai Citarum yang kini sudah dianggap sebagai sungai terkotor di dunia, perlu langkah nyata di kalangan pemuda dan organisasi pemuda untuk sama-sama memikirnya.

"Pemuda harus tampil ke depan dan memberi contoh langsung pada masyarakat, jangan saling ngadedetkeun. Mereka harus mempunyai visi yang sama untuk membangun Kab. Bandung," kata Dadang yang sempat mendapat amanah sebagai Ketua KNPI Kab. Bandung selama dua periode.

Dikatakan Bupati, pihaknya akan berusaha agar seluruh unsur pemuda dapat berkumpul di gedung bersama. "Ke depan akan dipikirkan agar kita mempunyai gedung bersama khusus untuk pemuda, kebetulan mantan Ketua KNPI juga kini anggota DPRD Kab. Bandung," katanya.

Sedangkan mantan Ketua KNPI Kab. Bandung, H. Dadang Supriatna S.I.P., M.Si mengatakan, selama kepemimpinannya selama dua periode sudah banyak kegiatan langsung di masyarakat khususnya mengenai lingkungan.

"Kita pernah melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis dan di bantaran Sungai Citarum. Diharapkan warga mencontohnya dan tidak merusak tanaman di sekitarnya," katanya.

Pihaknya juga terus melakukan berbagai pendekatan agar seluruh unsur pemuda di Kab. Bandung bersatu untuk samasama memikirkan kondisi Kab. Bandung. "Kita ini satu tubuh, tentu harus turut serta memikirkan Kab. Bandung sesuai visi dan misi di kalangan pemuda," kata anggota DPRD Kab. Bandung ini. (B.46)**

Tanda Kekuasaan Allah Pada Penciptaan Manusia

2011-12-15T08:51:00.001Z

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah [01]. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani [02] (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah [03], lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging [04], dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang [05], lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging [06]. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain [07]. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”. [QS. al-Mukminun (23):12-14]

Proses Setetes Air Mani
Cobalah lihat setetes mani itu dengan pandangan bashirah. Mani adalah setetes air yang hina, lemah dan kotor. Bila dibiarkan sebentar saja, niscaya akan rusak dan bau.
Coba perhatikan, bagaimana Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa mengeluarkannya dari tempat yang terletak diantara tulang sulbi dan tulang dada.
Air mani tersebut berjalan -dengan kudrat-Nya- mengikuti kehendak-Nya dengan penuh ketundukan. Kendati jalur yang dilalui sangatlah sempit dan cabang-cabang yang dilewati sangatlah banyak, namun ia tetap berjalan menuju tempat bermukim dan berkumpul.
Coba lihat bagaimana Allah memadukan antara lelaki dan perempuan dan menanamkan raca cinta diantara keduanya. Lalu Allah mengikatnya dengan mata rantai syahwat, cinta dan hubungan badan yang merupakan sebab terciptanya seorang anak manusia. Cobalah renungkan bagaimana Allah mentakdirkan pertemuan anatara dua jenis cairan (mani laki-laki dan mani perempuan), padahal sebelumnya keduanya sangat berjauhan. Allah menggiringnya dari urat yang paling dalam, lalu mempertemukannya di satu tempat yang kokoh, suatu tempat yang tidak ada udara yang dapat merusaknya, tidak pula hawa dingin yang akan membuatnya beku dan tidak ada sesuatu yang mengganggunya dan tidak ada pula perusak yang menjamahnya.
Kemudian Allah merubah setetes air mani yang putih bersih itu menjadi segumpal darah yang berwarna merah kehitam-hitaman. Kemudian merubahnya menjadi sekerat daging yang berbeda dengan segumpal darah tadi, baik warna, hakikat maupun bentuknya. Kemudian Allah menjadikan baginya tulang-belulang yang masih polos, belum terbungkus, yang berbeda dengan sekerat daging tadi, baik bentuk, keadaan, kadar, sensitifitas dan warnanya.
Lalu coba perhatikan pula bagaimana Allah memilah-milih bagian-bagian yang nyaris sama itu menjadi urat-urat syaraf, tulang-belulang, otot-otot, tulang-tulang rawan, cairan-cairan serta alat-alat tubuh yang sangat lunak dan lain-lainnya…
Kemudian mengikat alat tubuh yang satu dengan yang lainnya dengan pengikat yang sangat kokoh dan kuat, pengikat yang tidak mudah terurai. Lalu perhatikan bagaiman Allah membungkusnya dengan daging, menyusunnya sedemikian rupa, lalu menjadikannya sebagai pembalut dan pelindung tubuh.
Renungan
Kemudian al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan pembicaraannya tentang setetes air mani ini :
Sekarang coba lihat setetes air mani itu, perhatikanlah dengan seksama bentuk awalnya, kemudian bentuknya setelah melalui proses. Sungguh, sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan pendengaran, penglihatan, akal, kemampuan, ilmu, ruh atau satu tulang saja -yakni tulang yang sangat kecil-, atau satu urat saja yang sangat halus atau sehelai rambut saja, niscaya mereka tidak akan mampu menciptakannya. Itu semua merupakan tanda-tanda ciptaaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan rapi, menciptakan manusia dari setetes mani yang hina.
al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata :
Allah subhanahu wata’aala menganjurkan agar kita merenungi penciptaan manusia pada beberapa ayat dalam kitab-Nya. Allah berfirman :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِق

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? [QS. ath-Thariq (86):5]

Allah juga berfirman :

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُون

dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan [QS. adz-Dzariyat (51):21]

Allah juga berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari seumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupunyang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah [QS. al-Hajj (22):5]

Allah juga berfirman :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban). Bukankah dia dahulu dari setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati? [QS. al-Qiyamah (75):36-40]

Allah juga berfirman :

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan. [QS. al-Mursalat (77):20-23]

Allah juga berfirman :

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِين

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! [QS. Yasin (36):77]

Banyak ayat di dalam al-Qur’an yang mengajak manusia unuk melihat dan berfikir tentang asal-muasal penciptaan dirinya, perjalanan hidupnya dan kesudahannya. Sebab, diri dan tubuhnya merupakan tanda yang paling besar yang menunjukkan keagungan Penciptanya. Sesuatu yang paling dekat kepada manusia adalah dirinya sendiri. Dalam dirinya itu terdapat keajaiban-keajaiban yang menunjukkan ke-Maha Agung-an Allah yang tidak akan putus-putusnya bila diamati sebagiannya saja. Sementara manusia melalaikannya dan tidak mau memikirkannya. Andaikata ia mau berfikir sejenak saja tentang dirinya dan melihat keajaiban ciptaan Allah pada dirinya, niscaya dia akan mengutuk dirinya yang kafir dan menentang Allah.
Allah subhanahu wata’aala berfirman :

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ

Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. [QS. ‘Abasa (80):17-22]

Allah berulang kali mengetuk telinga dan akal pikiran kita dengan penyebutan hal tersebut agar kita mendengar kata setetes mani, segumpal darah, sekerat daging dan tanah, bukanlah untuk kita ucapkan begitu saja, dan bukan pula sekedar memberitakan hal tersebut, namun tujuannya untuk sebuah hikmah di balik itu semua. Itulah yang menjadi tujuan penyebutannya dan itulah yang akan kita bicarakan.”
(Sumber : Keajaiban-keajaiban Makhluk dalam Pandangan al-Imam Ibnul Qayyim, Pustaka Darul Haq)

Tafakkur dan Merenung Lagi.. Tentang Asal Usul Kita.. Dari Air Mani yang Hina - Segumpal Darah - Segumpal Daging - Ditiupkan Ruh, Kemudian Jadilah Kita [Perhatikan Foto Tersebut].. Pantaskah Kita Sombong?.. Pantaskah Kita Menolak Untuk Tunduk Kepada Allah?.. Pantaskah Kita Selalu Mendurhakai Allah?.. Pantaskah Kita Selalu Mengedepankan Akal dan Nafsu Kita Daripada Aturan-Aturan Allah?.. Pantaskah Kita Menghina dan Meremehkan Orang Lain?.. Siapakah Kita?.. Dari Mana dan Dari Apa Kita Berasal?..

“Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.”
(QS 16 An-Nahl Ayat 4).
“Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata!”
(QS 36 Yaasiin Ayat 77).

PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG: SISMINBAKUM BUKAN KORUPSI

2011-12-12T02:53:00.000Z

Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi terdakwa kasus Sisminbakum, Prof Romly Atmasasmita dengan aklamasi. Belum jelas benar apa pertimbangan hukumnya, dan apakah Romly dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana (vrijspraak) atau “dilepaskan dari segala tuntutan hukum” (ontslaag van allei rechtsbevolging). Saya baru dapat memastikannya, apabila saya telah membaca salinan putusan MA dengan utuh. Menurut pemberitaan media, Romly dinilai tidak mendapat keuntungan apapun dari proyek Sisminbakum. Negara juga tidak mengalami kerugian apapun. Pelayanan publik dengan Sisminbakum berjalan baik dan “tidak ada sifat melawan hukum”, sehingga dia dilepaskan dari tuntutan hukum. Demikian dikatakan Ketua Majelis Achmad Taufik kepada media di gedung Mahkamah Agung hari ini.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan pertimbangan hukum seperti di atas, maka segala dakwaan Jaksa dari Kejaksaan Agung bahwa Sisminbakum adalah korupsi dan negara dirugikan Rp 420 milyar adalah omong kosong belaka. Romly didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan beberapa orang, termasuk Yusril Ihza Mahendra. Sedari awal, Sisminbakum adalah kasus yang sengaja dikasuskan dengan berbagai latar belakang motif. Ada masalah pribadi antara Romly dengan Jampidsus waktu itu, Dr Marwan Effendi. Ada motif politik untuk menghantam Yusril Ihza Mahendra. Ada pula motif perkelahian bisnis yang melibatkan putri mantan Presiden Suharto, Mbak Tutut dengan Harry Tanoesoedibyo. Romly didakwa melakukan tindak pidana dari tahun 2000 sampai 2002. Johanes Woworuntu didakwa melakukan pidana berlanjut dari tahun 2000 sampai 5 November 2008. Selama periode ini ada tujuh orang yang pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Namun hanya nama Yusril yang disebut dalam dakwaan. Kemudian dia dijadikan tersangka, sementara menteri yang lain tidak. Motif politik kasus ini terang-benderang.

Dengan dinyatakannya bahwa dalam kasus Sisminbakum tidak ada unsur kerugian negara dan tidak ada sifat melawan hukum, maka semua orang yang baik masih dalam proses perkara seperti Samsuddin M Sinaga, Zulkarnaen Yunus, maupun yang kini berstatus tersangka seperti Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesoedibyo dan Ali Amran Jannah, mestinya juga harus dibebaskan dan dihentikan penyidikannya. Putusan Romly ini dapat pula dijadikan novum bagi Johannes Woworuntu untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Kejaksaan Agung dalam waktu dekat ini akan mengadakan gelar perkara kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibyo. Keduanya mulai dinyatakan sebagai tersangka sejak 24 Juni 2010. Sampai kini pemberkasan perkara belum rampung. Putusan kasasi dalam perkara Romly ini hendaknya ditelaah dengan teliti oleh Kejaksaan Agung. Penasehat Hukum Yusril, yakni Maqdir Ismail, Mohamad Assegaf dan Jamaluddin Karim sudah melayangkan resume perkara kepada Kejagung pertengahan Desember kemarin. Mereka menegaskan telah terjadi error in persona dan tidak cukup bukti serta alasan hukum untuk menuntut Yusril ke pengadilan. Putusan kasasi Romly ini lebih mempertegas hal itu. Kalau memang tidak ada unsur kerugian negara, suap dan gratifikasi dalam kasus Sisminbakum, maka selayaknyalah Kejaksaan Agung segera menghentikan perkara ini. Jangan lagi mengulangi peradilan sesat seperti di zaman Orde Baru dulu.****

Rehat

2011-12-10T07:07:00.001Z

"C Abdul" sopir taxi menaikkan seorang gadis cantik di tengah jalan, tiba2 gadis itu pingsan di dalam mobil dan "c Abdul" mengantarnya ke RS.

"c Abdul" sedikit Stress!

Sampai di RS dokter mengatakan bahwa gadis itu hamil dan mengucapkan selamat kepada "c Abdul". "c Abdul" mengatakan bahwa dia bukan ayah dr bayi itu, tp gadis itu mengatakan bahwa "c Abdul"lah ayah bayi itu.... ... ...

"c Abdul" lebih Stress!!

"c Abdul" meminta test DNA untuk membuktikan bahwa dia ayah bayi itu atau bukan. "c Abdul" pun ditahan sementara. Saat menunggu hasil test.

"c Abdul" semakin Stress!!!

Setelah test selesai dokter mengatakan bahwa "c Abdul" mandul sejak dari lahir. "c Abdul" pun langsung diperbolehkan pulang.

Sekarang "c Abdul" benar2 STRESS!! Memikirkan 3 anaknya di rumah

Shalat Gerhana Antara Mitos Aqidah Islam dan Sains

2011-12-10T00:01:00.001Z

(190). Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (191). (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS Ali Imran:190-191).

Hanya ulil albaab (orang-orang yang berfikir dengan iman) yang mau merenungi makna gerhana dan mengambil hikmahnya. Gerhana kadang tampak menakutkan. Secara perlahan bulan menjadi gelap sebagian, lalu selama beberapa saat bulan berada pada fase gelap total, dan kemudian secara perlahan purnama kembali pada wujudnya yang cemerlang. Seolah bulan “dimakan” sesuatu yang luar biasa. Malam terang bulan tiba-tiba gelap. Muncullah berbagai mitos di berbagai masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang percaya dengan mitos bahwa gerhana bulan dimakan raksasa sehingga orang-orang memukul berbagai benda untuk mengusir raksasa itu. Dan itu dianggap berhasil ketika bulan kembali benderang.
Sebagian masyarakat percaya juga dengan mitos yang mengaitkan gerhana dengan pertanda buruk tertentu. Pada zaman Rasululah SAW, mitos itu pun terekam di dalam beberapa hadits. Saat putra Rasululah SAW, Ibrahim, wafat terjadi gerhana sebagian di wilayah Madinah. Orang-orang ada yang mengaitkan kematian Ibrahim dengan kejadian gerhana. Namun Rasulullah SAW membantahnya dan mengajarkan nilai-nilai tauhid untuk menyikapinya. Kalau pun ada ketakutan yang muncul, takutlah kepada Allah yang menciptakan gerhana, bukan takut kepada gerhananya atau mitos-mitos yang tak jelas logikanya.
Di dalam hadits Abû Burdah dari Abû Mûsâ Radhiyallâhu ‘anhu, dikisahkan peristiwa gerhana di Madinah:
“Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW langsung berdiri terkejut dan merasa ketakutan kiamat akan datang. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat yang panjang berdiri, ruku’, dan sujudnya. Setelah itu Nabi bersabda, “Gerhana ini adalah tanda-tanda dari Allah, bukan disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Namun gerhana ini terjadi supaya Allah menakuti hamba-hamba-Nya. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, maka takutlah dan bersegeralah berdzikir kepada Allah, berdoa, dan memohon ampunan-Nya.” (Muttafaq ‘Alaihi)
Ya, gerhana hanyalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan sains, kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayat-Nya di alam ini. Gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur peredaran benda-benda langit sedemikian teraturnya sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan untuk prakiraan.

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. (QS Ibrahim:33)
Matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing, bagaimana bisa menyebabkan gerhana? Pada awalnya orang-orang menganggap bumi diam, bulan dan matahari yang mengitari bumi dalam konsep geosentris. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta, benda-benda langit yang mengitarinya, dalam konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahayanya masing-masing. Tetapi Al-Quran memberi isyarat, bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS Yunus:5).
Ayat ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat cahaya bulan dan matahari, tetapi juga perbedaan geraknya. Perbedaan orbitlah yang menyebabkan matahari tampak tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagai perwujudan perubahan tempat kedudukannya (manzilah-manzilah) dalam sistem bumi-bulan-matahari. Kini sains bisa mengungkapkan sifat gerak dan sumber cahaya bulan dan matahari.
Gerak harian bulan dan matahari, terbit di Timur dan terbenam di Barat, hanya merupakan gerak semu. Karena sesungguhnya bumilah yang bergerak. Bumi berputar pada porosnya sekali dalam sehari sehingga siang dan malam silih berganti dan benda-benda langit pun tampak terbit dan terbenam, seperti hanya bulan dan matahari. Sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tetapi juga bulan dan matahari beredar pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari, dan matahari pun tidak diam, tetapi bergerak juga mengorbit pusat galaksi. Cahaya matahari berasal dari reaksi nuklir di intinya, sedangkan bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Efek gabungan sudut datang cahaya matahari dan sudut tampak dari permukaan bumi menyebabkan bulan tidak selalu tampak bulat, tetapi berubah-ubah dari bentuk sabit ke purnama yang bulat, dan kembali lagi ke sabit tipis seperti pelepah kering.

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam, Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk pelepah yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS Yaasiin: 37-40).
Walau tampak matahari dan bulan berjalan pada jalur yang sama, tidak mungkin keduanya bertabrakan atau saling mendekat secara fisik, karena orbitnya memang berbeda. Perjumaan bulan dan matahari saat gerhana matahari hanyalah ketampakkannya, ketika matahari tampak terhalang oleh bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Dan pada saat gerhana bulan, bulan dan matahari berada pada posisi yang berseberangan sehingga cahaya matahari yang mestiny mengenai bulan, terhalang oleh bumi. Bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi.
Bentuk sabit bulan selama perubahan manzilah-manzilah (fase-fase) bulan menunjukkan bahwa bulan itu berbentuk bulat. Lengkungan sabit dibentuk oleh lengkungan bulan yang berbentuk seperti bola. Lalu mengapa pada saat gerhana bulan terlihat juga bentuk lengkungan selama proses gerhana sebagian? Lengkungan kegelapan gerhana itu menjadi bukti bahwa bumi kita juga bulat. Karena sesungguhnya pada saat terjadi gerhana bulan, bayangan bumilah yang menutupi permukaan bulan. Lengkungan pada saat gerhana tidak terlalu melengkung karena lingkaran bayangan bumi di bulan beberapa kali lebih besar dari lingkaran piringan bulan.
Banyak aspek bisa kita pelajari dari gerhana bulan. Tingkat kegelapan saat gerhana bulan juga menjadi indikator kualitas atmosfer yang bayangannya tampak pada peralihan terangnya purnama dan gelapnya bayangan bumi. Bila cahayanya jernih putih kekuningan dan batas antara gelap dan terang terlihat sangat nyata, itu mengindikasikan atmosfer bumi relatif bersih dari debu. Namun bila ada debu letusan gunung berapi yang cukup tebal, maka pada proses gerhana sebagian akan tampak warnanya kemerahan sampai hitam dengan batas gelap-terang yang baur.
Sains menjelaskan fenomena yang sesungguhnya. Sains menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan akan kekuasaan Allah. Gerhana kita ambil hikmahnya, bahwa Allah menunjukkan kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya dengan fenomena itu. Keteraturan yang luar biasa yang Allah ciptakan memungkinkan manusia menghitung peredaran bulan untuk digunakan dalam perhitungan waktu dan digunakan untuk memprakirakan gerhana. Mari kita buktikan bahwa gerhana malam ini akan bermula pukul 19.45’.06” dan akan berakhir pukul 23.18’.18” WIB. Proses gerhana total akan berlangung dari pukul 21.05’.36” – 21.57’.42” WIB. Ketika kita menyaksikan kebenaran prakiraan sains, bukan kebanggaan intelektual yang kita tunjukkan melainkan ungkapan:
Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau (dari segala kekurangan), maka (ampunilah segala kesalahan penjelahahn intelektual kami dan) peliharalah Kami dari siksa neraka.

Hikmah Dibalik Peristiwa Gerhana

2011-12-08T04:51:00.004Z

Tentunya kita sebagai muslim mengambil hikmah dibalik peristiwa alam seperti ini, berikut adalah penjelasan dan hikmah mengenai peristiwa gerhana baik yang disebutkan dalam Al Quran ataupun hadits shahih.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 telah terjadi gerhana bulan total terlama pada tahun ini sekitar satu jam setengah.Gerhana 16 Juni nanti akan dimulai pada pukul 01.23 WITA yang ditandai dengan masuknya Bulan ke bayangan penumbra Bumi. Perubahan yang terjadi adalah berkurangnya kecerlangan Bulan, namun kita tidak akan dapat membedakannya secara kasat mata. Lalu pada pukul 02.22 WITA Bulan akan masuk ke umbra Bumi. Akhir tahun ini tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Muharram 1433 H / 10 Desember 2011 M akan terjadi Gerhana Bulan Total;

a. Kontak awal gerhana : pukul 19.45’.06” WIB

b. Awal Total Gerhana : pukul 21.05’.36” WIB

c. Pertengahan Gerhana : pukul 21.31’.36” WIB

d. Akhir Total gerhana : pukul 21.57’.42” WIB

e. Kontak Akhir Gerhana : pukul 23.18’.18” WIB

Tentunya kita sebagai muslim mengambil hikmah dibalik peristiwa alam seperti ini, berikut adalah penjelasan dan hikmah mengenai peristiwa gerhana baik yang disebutkan dalam Al Quran ataupun hadits shahih.

Dalil Gerhana Menurut al Quran dan As Sunnah:
Allah berfirma: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak (penuh hikmah dan tidak sia-sia) dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui. (QS. Yunus: 5)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. (QS. Fushilat: 37)

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " حَتَّى تَنْجَلِيَ "
وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " { فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ } "

Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw, yaitu pada hari wafat Ibrahim (anaknya), maka orang-orang (pada saat itu) berkata: telah terjadi gerhana matahari karena Ibrahim wafat. Lalu Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya matahari dan bulan diantara dua tanda kekuasaan Allah, bukan karena meninggal atau lahir seseorang, apabila kalian melihat keduanya (gerhana matahari dan bulan) berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga terbuka (gerhana tersebut selesai). HR. Muttafaq Alaih
Adapun menurut riwayat Imam Bukhari: “Hingga terang (kembali)”.
Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Bakrah radhialluhu’anhu: “Maka shalat dan berdoalah sampai terbuka (gerhana tersebut selesai) diantara kalian” (Imam Bukhari: 1060, 2/705. Imam Muslim: 2119, 2/457)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdo’alah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah shalat dan bersedekahlah.” (HR. Bukhari no. 1044)

Dalil Tuntunan Shalat Gerhana :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ }. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي : الصَّلَاةَ جَامِعَةً

Dari Aisyah radiyallahu’anha, sesungguhnya Rasulullah menyaringkan bacaan pada shalat gerhana, beliau shalat dua rakaat dengan empat kali rukuk dan empat kali sujud. (HR. Muslim)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ }. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas, radhiyallalhu’anhuma, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw. Beliau berdiri (shalat gerhana) begitu lama, lamanya setara dengan membaca surat al Baqarah, kemudian beliau rukuk begitu lama, kembali lagi berdiri begitu lama, yaitu berdiri bukan yang pertama (maksudnya kedua), kembali rukuk begitu lama dan bukan rukuk yang pertama, kemudian beliau sujud. Kembali beliau berdiri begitu lama dan bukan berdiri yang pertama (maksudnya rakaat kedua) kemudian beliau rukuk begitu lama, kembali lagi berdiri begitu lama, yaitu berdiri bukan yang pertama (maksudnya kedua), kembali rukuk begitu lama dan bukan rukuk yang pertama. Beliau mengangkat kepala (i’tidal) kemuadian sujud. Beliau beranjak (dari tempat shalatnya) dan gerhana matahari telah selesai lantas beliaupun khutbah terhadap orang-orang (saat itu). (HR. Bukhari)

Hikmah Dibalik Peristiwa Gerhana:
1.Keduanya merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. (QS. Fushilat: 37)
2.Perhitungan waktu di bumi mengikuti perputaran matahari atau kita sebut kalender Masehi dan perhitungan waktu mengikuti perputaran bulan yang kita kenal dengan kalender Hijriyah. (QS. Yunus: 5)
3.Memberi peringatan kepada manusia yang telah berbuat kerusakan.
4.Kejadian Alam tidak ada hubungannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Seperti sangkaan orang jahiliyah saat itu, mereka mengira bahwa terjadinya gerhana karena meninggalnya Ibrahim, anak Rasullah Saw. Hal ini telah dibutkan dalan hadits Bukhari dan Muslim.
5.Gambaran siksa terhadap orang yang berdosa
6.Perintah banyak berdoa disebutkan dalam hadits Aisyah
7.Perintah shalat, seperti dijelaskan dalam hadits Abbas diatas bahwa Rasulullah melakukan shalat gerhana dengan panjang, satu rakaat lamanya setara dengan surat al Baqarah. Adapun tata cara shalat gerhana adalah dua rakaat dengan empat rukuk dan empat sujud sebagaimana dijelaskan dalam hadits Aisyah dan Ibnu Abbas. Baca kembali Shalat Gerhana.
8.Perintah bersedekah sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah
9. Hikmah pendidikan. Bahwa proses terjadinya gerhana bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan dogeng orang jahiliyah, seperti bulan dimakan naga dan yang lainnya.
Gerhana matahari (kusuf) dan bulan (khusuf) termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengannya Dia mempertakuti para hamba-Nya. Karenanya Ar-Rasul alaihishshalatu wassalam telah mensyariatkan untuk mengerjakan shalat ketika salah satu dari kedua tanda ini terjadi. Hal ini sebagaimana dalam hadits-hadits berikut:

Dari Abu Bakrah radhiallahu anhu dia berkata:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

“Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan berjalan cepat sambil menyeret selendangnya hingga masuk ke dalam masjid, maka kamipun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah shalat dan berdoalah hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian.” (HR. Al-Bukhari no. 1040)

Dari Aisyah radhiallahu anha dia berkata:

خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

“Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian ruku’ dengan memanjangkan ruku’nya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau ruku’ dan memanjangkan lama ruku’nya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti apa yang beliau kerjakan pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak terjadi gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah.” Kemudian beliau meneruskan sabdanya: “Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis.” (HR. Al-Bukhari no. 1044 dan Muslim no. 1499)

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiallahu anhuma dia berkata:

لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

“Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka diserukan: “Ashshalaatul jaami’ah (shalat secara berjamaah).” (HR. Al-Bukhari no. 1045)

Penjelasan ringkas:
a. Hukum shalat gerhana
Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat Abu Awanah dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah yang menyatakan wajibnya shalat gerhana. Hal ini berdasarkan perintah yang terdapat dalam hadits Abu Bakrah di atas dan semisal dengannya hadits Al-Mughirah, Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, yang semuanya menyebutkan adanya perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan shalat ketika terjadi gerhana.
Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan, Al-Albani, dan Ibnu Al-Utsaimin rahimahumullah. Dan Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin menyatakan, “Jika kita mengatakan hukumnya wajib, maka yang nampak wajibnya adalah wajib kifayah.”.

b. Tidak ada azan dan iqamah sebelumnya, yang ada hanyalah seruan untuk shalat berjamaah. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr di atas.

c. Hadits-hadits yang datang dalam masalah ini menerangkan pelaksanaan shalat gerhana ini disunnahkan untuk dikerjakan secara berjamaah.

d. Boleh bagi wanita untuk menghadiri shalat gerhana di masjid berdasarkan amalan Aisyah radhiallahu anha yang tersebut dalam riwayat Al-Bukhari no. 1053 dan Muslim no. 905. Jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah, maka hendaknya para wanita mengerjakan shalat gerhana ini sendiri-sendiri di rumah mereka berdasarkan keumuman perintah mengerjakan shalat gerhana.

e. Disunnahkan untuk dikerjakan di masjid berdasarkan hadits Abu Bakrah di atas dan selainnya.

f. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak mulainya gerhana dan akhirnya hingga matahari/bulan itu tampak kembali secara sempurna. Karenanya shalat yang dikerjakan di antara kedua waktu ini sudah dinamakan sebagai shalat gerhana, walaupun selesainya tidak bertepatan dengan selesainya gerhana.

g. Disunnahkan adanya khutbah setelah shalat gerhana berdasarkan hadits Abu Bakrah dan Aisyah radhiallahu anhuma di atas.

h. Kaifiat shalat gerhana baik kusuf maupun khusuf sama seperti shalat 2 rakaat lainnya, kecuali:
1. Bacaan surah, ruku’, dan sujudnya sangat lama berdasarkan hadits Aisyah di atas.
2. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku’, sehingga 2 rakaat terdiri dari 4 kali ruku’ dan 4 kali sujud. Rinciannya digambarkan dalam hadits Aisyah di atas.

i. Disunnahkan bagi imam untuk menjahrkan bacaan pada shalat gerhana sebagaimana pada shalat id. Ini merupakan pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dari Al-Hanafiah dan selainnya. Aisyah radhiallahu anha berkata, “Nabi shallallahu alaihi wasallam menjahrkan bacaan dalam shalat khusuf.” (HR. Al-Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901)

Seputar Gerhana

2011-12-08T01:59:00.000Z

Hal-Hal yang Dianjurkan Ketika Terjadi Gerhana
Pertama: perbanyaklah dzikir, istighfar, takbir, sedekah dan bentuk ketaatan lainnya.
Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا
”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdo’alah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah shalat dan bersedekahlah.” (HR. Bukhari no. 1044)

Kedua: keluar mengerjakan shalat gerhana secara berjama’ah di masjid.
Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini sebagaimana dalam hadits dari ’Aisyah bahwasanya Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam mengendari kendaraan di pagi hari lalu terjadilah gerhana. Lalu Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam melewati kamar istrinya (yang dekat dengan masjid), lalu beliau berdiri dan menunaikan shalat. (HR. Bukhari no. 1050). Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam mendatangi tempat shalatnya (yaitu masjidnya) yang biasa dia shalat di situ. (Lihat Shohih Fiqh Sunnah, 1/343)
Ibnu Hajar mengatakan, ”Yang sesuai dengan ajaran Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam adalah mengerjakan shalat gerhana di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu shalat tersebut lebih tepat dilaksanakan di tanah lapang agar nanti lebih mudah melihat berakhirnya gerhana.” (Fathul Bari, 4/10)
Lalu apakah mengerjakan dengan jama’ah merupakan syarat shalat gerhana? Perhatikan penjelasan menarik berikut.
Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin mengatakan, ”Shalat gerhana secara jama’ah bukanlah syarat. Jika seseorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan shalat gerhana di rumah. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam,
فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا
”Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka shalatlah.” (HR. Bukhari no. 1043)
Dalam hadits ini, beliau shallallahu ’alaihi wa sallam tidak mengatakan, ”(Jika kalian melihatnya), shalatlah kalian di masjid.” Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa shalat gerhana diperintahkan untuk dikerjakan walaupun seseorang melakukan shalat tersebut sendirian. Namun, tidak diragukan lagi bahwa menunaikan shalat tersebut secara berjama’ah tentu saja lebih utama (afdhol). Bahkan lebih utama jika shalat tersebut dilaksanakan di masjid karena Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam mengerjakan shalat tersebut di masjid dan mengajak para sahabat untuk melaksanakannya di masjid. Ingatlah, dengan banyaknya jama’ah akan lebih menambah kekhusu’an. Dan banyaknya jama’ah juga adalah sebab terijabahnya (terkabulnya) do’a.” (Syarhul Mumthi’, 2/430)
Ketiga: wanita juga boleh shalat gerhana bersama kaum pria.
Dari Asma` binti Abi Bakr, beliau berkata,
أَتَيْتُ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – زَوْجَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ . فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَىْ نَعَمْ
“Saya mendatangi Aisyah radhiyallahu ‘anha -isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam- ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan shalat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya: ‘Kenapa orang-orang ini?’ Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, ‘Subhanallah (Maha Suci Allah).’ Saya bertanya: ‘Tanda (gerhana)?’ Aisyah lalu memberikan isyarat untuk mengatakan iya.” (HR. Bukhari no. 1053)
Bukhari membawakan hadits ini pada bab:
صَلاَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِى الْكُسُوفِ
”Shalat wanita bersama kaum pria ketika terjadi gerhana matahari.”
Ibnu Hajar mengatakan,
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى رَدّ قَوْل مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ : يُصَلِّينَ فُرَادَى
”Judul bab ini adalah sebagai sanggahan untuk orang-orang yang melarang wanita tidak boleh shalat gerhana bersama kaum pria, mereka hanya diperbolehkan shalat sendiri.” (Fathul Bari, 4/6)
Kesimpulannya, wanita boleh ikut serta melakukan shalat gerhana bersama kaum pria di masjid. Namun, jika ditakutkan keluarnya wanita tersebut akan membawa fitnah (menggoda kaum pria), maka sebaiknya mereka shalat sendiri di rumah. (Lihat Shohih Fiqh Sunnah, 1/345)
Keempat: menyeru jama’ah dengan panggilan “ash sholatu jaami’ah” dan tidak ada adzan maupun iqomah.
Dari ’Aisyah radhiyallahu ’anha, beliau mengatakan,
أنَّ الشَّمس خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادياً يُنَادِي: الصلاَةَ جَامِعَة، فَاجتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبرَّ وَصلَّى أربَعَ رَكَعَاتٍ في ركعَتَين وَأربعَ سَجَدَاتٍ.
“Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jama’ah dengan: ‘ASH SHALATU JAMI’AH’ (mari kita lakukan shalat berjama’ah). Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan empat kali ruku’ dan empat kali sujud dalam dua raka’at.” (HR. Muslim no. 901). Dalam hadits ini tidak diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqomah. Jadi, adzan dan iqomah tidak ada dalam shalat gerhana.
Kelima: berkhutbah setelah shalat gerhana.
Disunnahkah setelah shalat gerhana untuk berkhutbah, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Asy Syafi’i, Ishaq, dan banyak sahabat (Lihat Shohih Fiqh Sunnah, 1/435). Hal ini berdasarkan hadits:
عَنْ عَائِشةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشمسُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس فَأطَالَ القِيَام، ثُمَّ رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأطَالَ القيَامَ وَهو دُونَ القِيَام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ فَأطَالَ الرُّكوعَ وهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُم سَجَدَ فَأطَالَ السُّجُودَ، ثم فَعَلَ في الركعَةِ الأخْرَى مِثْل مَا فَعَل في الركْعَةِ الأولى، ثُمَّ انصرَفَ وَقَدْ انجَلتِ الشَّمْسُ، فَخَطبَ الناسَ فَحَمِدَ الله وأثنَى عَليهِ ثم قالَ:
” إن الشَّمس و القَمَر آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله لاَ تنْخَسِفَانِ لِمَوتِ أحد. وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإذَا رَأيتمْ ذلك فَادعُوا الله وَكبروا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قوا”.
ثم قال: ” يَا أمةَ مُحمَّد ” : والله مَا مِنْ أحَد أغَْيَرُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ من أن يَزْنَي عَبْدُهُ أوْ تَزني أمَتُهُ. يَا أمةَ مُحَمد، وَالله لو تَعْلمُونَ مَا أعلم لضَحكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيتم كثِيراً “.
Dari Aisyah, beliau menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bangkit dan mengimami manusia dan beliau memanjangkan berdiri. Kemuadian beliau ruku’ dan memperpanjang ruku’nya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku’ kembali dan memperpanjang ruku’ tersebut namun lebih singkat dari ruku’ yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada raka’at berikutnya, beliau mengerjakannya seperti raka’at pertama. Lantas beliau beranjak (usai mengerjakan shalat tadi), sedangkan matahari telah nampak. Setelah itu beliau berkhotbah di hadapan orang banyak, beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, ”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdo’alah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah shalat dan bersedekahlah.”
Nabi selanjutnya bersabda, ”Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Wahai Umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” (HR. Bukhari, no. 1044)
Khutbah yang dilakukan adalah sekali sebagaimana shalat ’ied, bukan dua kali khutbah. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh Imam Asy Syafi’i. (Lihat Syarhul Mumthi’, 2/433)
Tata Cara Shalat Gerhana
Shalat gerhana dilakukan sebanyak dua raka’at dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai tata caranya.
Ada yang mengatakan bahwa shalat gerhana dilakukan sebagaimana shalat sunnah biasa, dengan dua raka’at dan setiap raka’at ada sekali ruku’, dua kali sujud. Ada juga yang berpendapat bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua raka’at dan setiap raka’at ada dua kali ruku’, dua kali sujud. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat sebagaimana yang dipilih oleh mayoritas ulama. (Lihat Shohih Fiqh Sunnah, 1/435-437)
Hal ini berdasarkan hadits-hadits tegas yang telah kami sebutkan:
“Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk menyeru ‘ASH SHALATU JAMI’AH’ (mari kita lakukan shalat berjama’ah). Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan empat kali ruku’ dan empat kali sujud dalam dua raka’at.” (HR. Muslim no. 901)
“Aisyah menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bangkit dan mengimami manusia dan beliau memanjangkan berdiri. Kemuadian beliau ruku’ dan memperpanjang ruku’nya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku’ kembali dan memperpanjang ruku’ tersebut namun lebih singkat dari ruku’ yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada raka’at berikutnya beliau mengerjakannya seperti raka’at pertama. Lantas beliau beranjak (usai mengerjakan shalat tadi), sedangkan matahari telah nampak.” (HR. Bukhari, no. 1044)
Ringkasnya, agar tidak terlalu berpanjang lebar, tata cara shalat gerhana adalah sebagai berikut:
[1] Berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan karena melafadzkan niat termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita shallallahu ’alaihi wa sallam dan beliau shallallahu ’alaihi wa sallam juga tidak pernah mengajarkannya lafadz niat pada shalat tertentu kepada para sahabatnya.
[2] Takbiratul ihram yaitu bertakbir sebagaimana shalat biasa.
[3] Membaca do’a istiftah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dan membaca surat yang panjang (seperti surat Al Baqarah) sambil dijaherkan (dikeraskan suaranya, bukan lirih) sebagaimana terdapat dalam hadits Aisyah:
جَهَرَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – فِى صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ
”Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam menjaherkan bacaannya ketika shalat gerhana.” (HR. Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901)
[4] Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya.
[5] Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal) sambil mengucapkan ’SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANA WA LAKAL HAMD’
[6] Setelah i’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama.
[7] Kemudian ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya.
[8] Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal).
[9] Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali.
[10] Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya.
[11] Salam.
[12] Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. (Lihat Zaadul Ma’ad, Ibnul Qayyim, 349-356, Darul Fikr dan Shohih Fiqih Sunnah, 1/438)
Nasehat Terakhir
Saudaraku, takutlah dengan fenomena alami ini. Sikap yang tepat ketika fenomena gerhana ini adalah takut, khawatir akan terjadi hari kiamat. Bukan kebiasaan orang seperti kebiasaan orang sekarang ini yang hanya ingin menyaksikan peristiwa gerhana dengan membuat album kenangan fenomena tersebut, tanpa mau mengindahkan tuntunan dan ajakan Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam ketika itu. Siapa tahu peristiwa ini adalah tanda datangnya bencana atau adzab, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Lihatlah yang dilakukan oleh Nabi kita shallallahu ’alaihi wa sallam:
عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِى صَلاَةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِى يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ ».
Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu ‘anhu menuturkan, ”Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat, sehingga beliau pun mendatangi masjid kemudian beliau mengerjakan shalat dengan berdiri, ruku’ dan sujud yang lama. Aku belum pernah melihat beliau melakukan shalat sedemikian rupa.”
Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam lantas bersabda, ”Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan-Nya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang. Akan tetapi Allah menjadikan demikian untuk menakuti hamba-hamba-Nya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berdzikir, berdo’a dan memohon ampun kepada Allah.” (HR. Muslim no. 912)
An Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai maksud kenapa Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam takut, khawatir terjadi hari kiamat. Beliau rahimahullah menjelaskan dengan beberapa alasan, di antaranya:
Gerhana tersebut merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal. Atau mungkin gerhana tersebut merupakan sebagian tanda kiamat. (Syarh Muslim, 3/322)
Hendaknya seorang mukmin merasa takut kepada Allah, khawatir akan tertimpa adzab-Nya. Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam saja sangat takut ketika itu, padahal kita semua tahu bersama bahwa beliau shallallahu ’alaihi wa sallam adalah hamba yang paling dicintai Allah. Lalu mengapa kita hanya melewati fenomena semacam ini dengan perasaan biasa saja, mungkin hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan mungkin diisi dengan berbuat maksiat. Na’udzu billahi min dzalik.
Demikian penjelasan yang ringkas ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Semoga kaum muslimin yang lain juga dapat mengetahui hal ini. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat beramal sholih dan semoga kita selalu diberkahi rizki yang thoyib.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

2011-12-05T03:41:00.002Z

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan dan pembahasan yang dilakukan serta dianalisis terhadap data yang ditemukan, baik dari data primer maupun data sekunder, serta temuan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Adanya perbedaan kesadaran hukum masyarakat baik masyarakat Bandung Utara, masyarakat investor/developer, maupun masyarakat birokrasi dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penataan ruang khususnya Perda Nomor 1/2001 jo Perda No. 12/2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini terlihat adanya pelanggaran rencana tata ruang di Kawasan Bandung Utara, yaitu kegiatan pembangunan perumahan berupa villa, rumah peristirahatan dan sarana lainnya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan.

2. Faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perbedaan keasadaran hukum masyarakat dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penataan ruang di antaranya adalah:

a. Kebijaksanaan yang egosektoral dan egodaerah. Egosektoral dapat terlihat sering terjadinya perebutan peruntukan lahan antara sektor kehutanan dengan sektor perumahan, antara pengelolaan air untuk umum dengan untuk bisnis privat. Egodaerah sering terjadinya kebijakan satu daerah dikeluarkan tanpa mempedulikan kepentingan daerah lain.

b. Implementasi yang tidak konsekuen dan inkonsisten. Hal ini terjadi karena adanya keberagaman penafsiran dan pemahaman yang terbatas terhadap suatu produk hukum, sehingga dalam pelaksanaan suatu kebijakan sering terjadi tumpang tindih bahkan tidak jarang pula terjadi konflik.

c. Desentralisasi yang setengah hati, yakni terjadinya tarik ulur kewenangan antara kewenangan Pusat dan Propinsi dengan Kabupaten/Kota

d. Kelembagaan yang tidak efektif. Bidang penataan ruang masih dilekatkan kepada institusi yang sebetulnya tidak khusus dan permanen bertanggung jawab di bidang penataan ruang.

e. Komitmen dan integritas aparat yang masih lemah. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum dalam penataan ruang, karena moralitas aparatur pemerintah. Perilaku para pejabat yang mengorbankan harga diri dan kehormatan jabatannya untuk mengejar materi.

f. Masyarakat yang tidak memiliki kepedulian. Kesadaran hukum masyarakat cenderung apriori dan apatis terhadap penataan ruang, sehingga melahirkan sikap berpuas diri apabila melanggar hukum.

3. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum yang dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari penegakan hukum tata ruang adalah ketaatan terhadap hukum tata ruang dan lingkungan yang berlaku. Ketaatan disini adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan : hukum tata ruang.

Penegakan hukum tata ruang di Kabupaten Bandung Barat dirasakan masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan masalah tata ruang merupakan masalah yang kompleks. penegakan hukum penataan ruang memerlukan kesadaran hukum masyarakat, baik dari masyarakat setempat, pengembang/lnvertor, maupun dari birokrasi. Di kalangan masyarakat, pengembang/investor, maupun birokrasi diperlukan peningkatan wawasan dalam upaya penegakan hukum tata ruang. Kelemahan yang nampak terutama terletak pada unsur keterpaduan yang belum terwujud. Tujuan mewujudkan kawasan yang kondusif melalui wawasan penataan ruang belum tercapai secara optimal, Pada pelaksanaan pembangunan belum semua terkoordinasi dengan baik, Pada umumnya masyarakat yang mendiami kawasan itu belum memahami pentingnya keterpaduan dalam memelihara lingkungan dan ruang, Namun demikian masyarakat perguruan tinggi, LSM, dan sebagian masyarakat yang peduli lingkungan senantiasa meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan serta penataan ruang yang baik.

B. Saran

Secara urnum dapat dilihat bahwa Perda Nomor 1/2001 jo Perda Nomor 12/2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sangat penting dalam kehidupan sosial serta lingkungan masyarakat Bandung Barat. Terlebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempunyai visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ". Namun pada kenyataannya kebijaksanaan pemerintah ini tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat setempat, para investor dan bahkan dikalangan birokrasi.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Perda tersebut, maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan hal-hal yang penulis sampaikan di bawah ini:

1. Kebijaksanaan penataan ruang dilakukan berdasarkan pendekatan ekosistem dan atau bioregion, yang pengelolaannya melintasi batas wilayah pemerintahan, oleh karena itu dalam penataan ruang ini sangat di utamakan kerjasama antar daerah dan antar sektor, yang menjadi kata kuncinya adalah koordinasi.

2. Konsekuen dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijaksanaan dan diperlukan keseragaman pemahaman dan penafsiran terhadap produk kebijaksanaan agar tidak terjadi tupang tindih dan benturan/konflik.

3. Dalam melaksanakan pembangunan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai dan keuntungan ekonomi saja, tetapi perlu diperhitungkan ongkos-ongkos lingkungan sosial yang diterima masyarakat sebagai obyek pembangunan.

4. Kebijaksanaan dalam penataan ruang hendaknya melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan bahkan pengendalian atau evaluasinya. Karena pelanggaran yang terjadi : kebanyakan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan.

5. Penegakan hukum dalam penataan ruang hendaknya bersifat komprehensif integral yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku, dan pendekatan tekanan publik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

2011-12-05T03:39:00.001Z

A. Hasil

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bandung Barat

Letak geografis Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah 1.305,77 KM², terletak antara 60º 41’ s/d 70º 19’ lintang Selatan dan 107º 22’ s/d 108º 05’ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringan wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%.

Dilihat dari letak geografis di atas, Kabupaten Bandung Barat menempati posisi strategis, berbatasan dengan ibu kota Propinsi Jawa Barat dan letaknya tidak jauh dari ibu kota negara. Akibat dari kedudukan strategis tersebut, Kabupalen Bandung Barat dapat menanggung dampak positif maupun negatif yang cukup besar terhadap kondisi dan perkembangannya dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia, budaya serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kondisi wilayah geogratis Kabupaten Bandung Barat secara administratif berbatasan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan kabupaten Cianjur

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

- Selebah timur : berbatasan dengan Kabupaten bandung dan Kota Cimahi.

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Selatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat beriklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.500 sampai dengan 4.000 mm/tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19° C sampai 24° C dengan penyimpangan harian mencapai 5° C serta kelembaban udara bervariasi antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau. Di Kabupalen Bandung Barat terdapat beberapa sungai besar dan sungai kecil, dari jumlah tersebut Sungai Citarum, Sungai Cisangkuy, dan Sungai Cikapundung dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain: pengairan, sumber air baku PDAM, dan Sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan cekungan di dataran tinggi Bandung. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0 - 15 % hingga di alas 45 %. Pegunungan dan perbukitan sebagian besar terbentang sepanjang bagian utara, selatan serta bagian barat dengan kemiringan beragam antara 25 - 45% dengan letak ketinggian antara 110 meter sampai 2.429 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang berfungsi menjaga keseimbangan hidroorologis cekungan Bandung.

Daratan Kabupaten Bandung Barat terhampar luas di bagian tengah cekungan Bandung dengan kemiringan 0 - 2 % dan 2 - 8 % ke arah barat dan ke arah Sungai Citarum yang membelah wilayah dari timur ke barat. Wilayah ini merupakan kawasan persawahan yang subur dan sebagian diantaranya rawan banjir. Kota-kota yang merupakan satelit dan counter magnet dari Kota Bandung terdapat di wilayah ini.

Daratan Bandung yang luas dan subur merupakan bagian dari kawasan andalan Tatar Bandung yang di arahkan untuk pengembangan kegiatan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, industri jasa, dan pendidikan. Kota Bandung sendiri merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Di samping itu, batu gamping, batu andesit, teras, marmer, kaolin, batu kuarsa, sirtu, obsidium dan emas yang lokasinya tersebar di Kecamatan Padalarang, Cipatat, dan Batujajar.

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari : Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga.

Penggunaan lahan Eksisting di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 66.500,294 HA, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 HA, budidaya non peratanian seluas 12.159,151 HA dan lainnya seluas 1.768,654 HA.

Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam tanah longsor.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.408.550 jiwa dengan proporsi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 705.679 jiwa dan perempuan 702.871 jiwa . penyebaran penduduk tidak merata terpadat ada di kecamatan Ngamprah sedangkan terendah adalah kecamatan Gununghalu. Jumlah angkatan kerja KBB mencapai 447.314 jiwa dan terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian seperti di sektor pertanian dan buruh tani dengan prosentase tertinggi mencapai 33.87 %. Sektor Industri l6,53 %, sektor Perdagangan l5,51%, sektor jasa 9,51 % dan yang lainnya 24.59 %.

Dari sisi pola penyebaran,penduduk kecamatan ngamprah merupakan kecamatan yang relatif padat dibandingkan dengan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat kepadatannya dalah kecamatan gunung halu dengan tingkat kepadatan hanya mencapai 450,42 jiwa/km2 .

Kawasan Bandung Utara termasuk salah satu kawasan khusus bagi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat . Kawasan Bandung Utara mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Cisarua, dan Lembang. Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan lindung daerah resapan bagi hidro-orologi Kota Bandung. Kestabilan tanah dan rechange-area bagi sumber daya air perlu dijaga. Kawasan Bandung Utara disamping merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun manca negara. Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan wisata ramai dikunjungi khususnya pada hari libur, karena ditunjang oleh udaranya yang sejuk nyaman dan pemandangan yang indah serta fasilitas umum lainnya seperti hotel, penginapan, villa, bungalou, diskotik, karaoke, pub, rumah makan dan tempat hiburan lainnya.

1. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bandung Utara

Masyarakat Bandung Utara pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki jiwa agamis serta memegang nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan secara turun temurun. Seperti halnya masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung Utara memiliki falsafah "silih asah. silih asih, silih asuh" yang berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan, dan saling mengasuh di antara sesama warga. Dengan demikian tradisi saling menolong dan solidaritas sesama masyarakat telah menjadi ciri kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah pedesaan, dimana interaksi antar warga masih terjadi secara intens.

Walaupun demikian, pengamalan ajaran agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari belum menampakkan pengaruh yang berarti, terbukti masih terdapat fakir miskin dan anak terlantar yang mencerminkan belum terkelolanya pengamalan agama, khususnya dari sisi zakat. Demikian pula masih terdapat pelanggaran agama dan budaya, seperti adanya praktek perjudian, miras, pelacuran, pencurian, tindak kekerasan dan sebagainya, yang hal ini tidak akan terjadi apabila ajaran agama dan tradisi budaya telah diamalkan dengan baik.

Di sisi lain, pengaruh kondisi global melalui keterbukaan yang ditunjang teknologi informasi dan komunikasi, tidak selalu membawa dampak positif, terutama sisi budaya seperti pola hidup konsumtif dan materialistis, kemudian pola hidup bebas dan pemakaian narkoba dikalangan generasi muda mulai menjadi gaya hidup yang mengancam masa depan bangsa. Kondisi keterbukaan juga mulai melunturkan nilai-nilai agama dan budaya lokal, terkikis oleh budaya baru yang serba gemerlap. Hal ini terjadi di masyarakat Bandung Utara yang merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Wisatawan yang berkunjung ke Bandung Utara yang kebanyakan berasal dari luar daerah bahkan dari luar negeri mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan lokal yang jelas akan menyebabkan terjadinya interaksi antar budaya. Hubungan interaksi ini bukan hanya akan menimbulkan akibat positif saja, melainkan termasuk akibat negatifnya.

Kondisi krisis multi dimensi yang sampai sekarang belum secara baik tertanggulangi, juga menjadi pemicu semakin kompleksnya masalah yang dihadapi. Ditambah pula dengan tingginya laju pertambahan penduduk dan banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK. Laju pertambahan penduduk tahun 2000 sebagaimana di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) sebesar 2,74%, jauh lebih besar dari angka di seluruh Jawa Barat sebesar 1,99%, sehingga pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 4.158.173 jiwa. Terjadinya PHK yang meningkat dalam kurun waktu tahun 1997-2000 juga menjadi faktor pendorong kompleksitas masalah akibat meningkatnya pengangguran. Sebagai gambaran, di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 1996/1997 terdapat 211.270 orang penganggur dan pada tahun 1999 bertambah menjadi 318.132 orang.[1]

Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak memiliki kualitas yang memadai, apalagi dikaitkan dengan kondisi global, akan menjadi beban berat dalam pembangunan, terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pokok hidup seperti sandang, pangan dan papan. Di samping itu persaingan bebas, baik dengan sesama bangsa maupun dengan pendatang asing, memerlukan kemampuan yang tinggi dalam aspek pendidikan pada umumnya, agar tidak terpinggirkan di daerah sendiri. Kondisi pendidikan masyarakat Bandung Utara ternyata masih relatifrendah, yaitu angka RLS (rata-rata lama sekolah) hanya mencapai 7 (tujuh) tahun atau rata-rata hanya setingkat sekolah dasar.[2]

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, selama kurun waktu 7 tahun yaitu mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 pertumbuhan ekonomi masyarakat Bandung Utara telah menunjukkan intensitas yang meningkat dan telah terjadi berbagai perubahan dan/atau pergeseran kontribusi per sektor lapangan usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang multi dimensional, baik faktor politis, sosial, ekonomi/moneter maupun hukum.

Program pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Bandung Utara. Hal ini dapat dilihat antara lain melalui indikator makro ekonomi yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi). Sebagai gambaran PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga berlaku, pada tahun 1997 sebesar Rp. 10,650 triliyun, tahun 1998 sebesar Rp. ]4,949 triliyun, tahun 1999 sebesar Rp. 16,996 triliyun, dan tahun 2000 sebesar Rp. 19,972 triliyun. dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) masing-masing sebesar +4,93%, - 19,57%, + 2.97%, dan + 5,13%. Tahun 1998 terjadi puncak krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan LPE hingga minus 19,57%, sedangkan pada tahun 1999 meningkat kembali dengan kontribusi sektor primer sebesar 10,17 %, sekunder sebesar 62,60 % dan sektor tertier sebesar 27,20%. Pendapatan perkapita tabun 2000 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4.815.910,00 dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1.655.433.[3]

Turunnya nilai tukar rupiah, sebagai akibat dampak krisis ekonomi berkepanjangan secara nasional yang terjadi sejak tahun 1998, menyebabkan terjadinya kelesuan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan menurunnya investasi yang dilakukan dunia usaha. Selain itu juga menyeabkan terjadinga ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat Bandung Utara.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penataan Ruang.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat digambarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 - 2012 yang memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan potensi daerah.

1) Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat [4]

a. Visi Kabupaten Bandung Barat

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempunyal VISI :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Repeh Rapih kertaraharja melalui Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan”

Makna dari visi tersebut adalah :

a) Repeh Rapih Kertaraharja artinya masyarakat dan pemerintah hidup dalam kerukunan dengan dibarengi limpahan kesejahteraan.

b) Nilai-nilai semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang dianut. oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung Barat harus mewarnai, menjiwai, dan menjadi ruh setiap kehidupan dan aktivitas pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung Barat. Misi agama harus tercermin dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c) Budaya yang baik dan kuat, harus mewarnai dan menjadi perekat kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Falsafah dan nilai-nilai budaya merupakan modal bagi terwujudnya kerukunan dan keselarasan sosial. Budaya juga dapat menjadi identitas dan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan betah di Kabupaten Bandung Barat.

d) Setiap aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan nyaman secara berkelanjutan.

e) Pembangunan partisivatif artinya masyarakat termasuk masyarakat paling bawah harus mendapat peran/porsi yang lebih besar dalam proses pembangunan, dengan kata lain ikut berpartisipasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan pembangunan.

b. Misi Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan visi di atas, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

a) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berkeadilan.

b) Menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai dan dinamis.

c) Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

d) Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan iman dan taqwa.

e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

2) Kebijakan dalam Penataan Ruang

Dalam penataan ruang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membuat Visi yang dituangkan dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat 2008-2012 yaitu "Visi ruang Kabupaten Bandung Barat menuju wilayah metropolitan bernuansa alam". Secara garis besar Visi penataan ruang Kabupaten Bandung Barat itu mengandung pengertian :

a. Bernuansa alam, mengandung arti alami, hijau, asri, berbunga, berbudaya, sehat, nyaman, tertib, teratur, aman, tentram, serasi/selaras, subur dan agrobore.

b. Metropolitan, mengandung arti bahwa wilayah Kabupaten Bandung bercirikan kota (urbanized), efisien, efektif, ekonomis, optimum, padat, aneka ragam jenis kegiatan perkotaan, dinamis, canggih, cerdas, unggul, produktif, inovatif dalam menanfaatkan peluang dan mampu mengatasi segala ancaman sehubungan dengan penomena globalisasi ekonomi.

Secara umum Visi penataan ruang Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mewujudkan pola pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang efisien dan berorientasi lingkungan dengan cara pemanfaatan yang benar bagi kawasan- kawasan berfungsi lindung dan budidaya sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Visi Kabupaten Bandung Barat di masa datang adalah sebagai kawasan perkotaan dengan empat fungsi utama yaitu industri, pertanian (perkebunan tanaman pangan, perdagangan dan pariwisata).

Berdasarkan permasalahan yang saat ini banyak dijumpai serta kebutuhan pengembangan yang ada, maka secara lebih rinci visi ruang Kabupaten Bandung Barat dapat diuraikan melalui beberapa aspek sebagai berikut :

a. Terbentuknya struktur kegiatan perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan memelihara kawasan berfungsi lindung dan membebaskan dari " pembangunan fisik.

b. Dikembangkannya kegiatan yang menjadi potensi bagi Kabupaten Bandung Barat (industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata).

c. Berkembangnya kota-kota di Bandung Barat bagian Selatan sebagai pusat-pusat kegiatan baru khususnya dalam rangka mengantisipasi kebijaksanaan pengembangan Jawa Barat bagian selatan.

d. Berkurangnya ketergantungan kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Bandung Barat terhadap fasilitas di pusat Kota Bandung.

e. Terbebasnya wilayah Kabupaten Bandung Banjir dari masalah banjir dan pencemaran limbah industri.

f. Terciptanya pola transfortasi yang efisien melalui pola jaringan jalan terhirarki dengan baik secara merata di seluruh wilayah perkotaan Kabupaten Bandung Barat .

Pencapaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh faktor-faktor kunci keberhasilan (critical, succes factor). Faktor penentu pertama yang harus diciptakan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat adalah harus terciptanya stabilitas politik dan keamanan secara nasional, regional maupun lokal. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi nasional yang belum sepenuhnya pulih, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap mantapnya keamanan dan ketertiban di daerah. Dengan demikian pemantapan fungsi dan peran lembaga politik harus menjadi prioritas penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah.

Tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia menjadi faktor penentu keberhasilan yang akan menjamin ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga stabilitas sosial, politik dan keamanan diharapkan akan terwujud. Sesuai dengan tuntutan pemerintah. faktor penentu keberhasilan pembangunan yang akan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih serta berkeadilan sangat ditentukan oleh aparatur yang transfaran, akuntabel, profesional dan bebas KKN. Hal ini perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk memberdayakan masyarakat dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik pada setiap kegiatan pembangunan termasuk pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme yang berlaku.

Terciptanya kematangan berpolitik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui peningkatan kualitas demokrasi di daerah yang diharapkan dapat mempercepat reformasi di segala bidang. Pada gilirannya faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dalam menentukan pencapaian keberhasilan pembangunan yaitu pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mantapnya peran DPRD. Terwujudnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat didorong oleh upaya peningkatan kualitas pengawasan, baik pengawasan politik, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya masyarakat. Karena masyarakat sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian secara prioritas dari hasil analisis lingkungan strategik yang merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, yaitu peningkatan pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah agama dan budaya dalam perilaku dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat baik dalam tatanan pondasi pemerintahan maupun kemasyarakatan.

3. Persepsi Masyarakat Bandung Utara Terhadap Penataan Ruang

Suatu pertanyaan universal yang selalu ada dalam setiap negara yang harus dijawab secara sistemik-holistik adalah : Bagaimana Pemerintah dapat mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berbeda-beda. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan ketahanan ekonomi, diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Kabupaten Bandung Barat yang beraneka ragam kebutuhan masyarakat yang makin beraneka ragam pula, yang sudah tentu berpengaruh secara timbal balik pada pola penataan ruangnya.

Masalah tata ruang baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, kini semakin mendapat perhatian yang serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhannya semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian pula teknologi yang semakin maju yang pada hakikatnya diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Namun di lain pihak disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang yang tersedia masih tetap seperti sedia kala.

Kegiatan perekonomian dan bisnis di wilayah Kabupaten Bandung Barat pada dekade delapan puluhan hingga kini kian merebak dengan pesatnya, di satu sisi perlu disambut dengan antusias dan penuh harapan, karena tentunya akan banyak membawa berkah peningkatan kemakmuran bagi masyarakat. Namun di sisi lain menimbulkan kerisauan jika tidak segera dicermati dan diwaspadai. Kecermatan dan kewaspadaan ini terutama dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang yang kian besar yang tak terelakkan lagi. Menurut persepsi umumnya pelaku bisnis, berbagai media lingkungan dan ruang diharapkan memiliki nilai ekonomis/bisnis yang dapat dieksploitasi dan diperdagangkan secara komersial. Hal ini tentunya akan sangat merisaukan terutama kondisi eksisting ruang dan tatanan lingkungan itu relatif tetap cenderung statis, sedangkan kegiatan masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan kian intensif dan ekspansif.

Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan jumlah penduduk, urbanisasi, industrialisasi, perumahan dan pemukiman, pariwisata, dan sebagainya. Sangat membutuhkan pelayanan ruang yang optimal bagi kegiatan-kegiatannya. Inilah barangkali salah satu pokok pangkal masalah tala ruang.

Dengan tumbuhnya berbagai kegiatan industri dan teknologi, maka menimbulkan perubahan dalam susunan masyarakat, pergeseran nilai-nilai dan perubahan budaya. Keadaan ini sebagai akibat dari perkembangan pembangunan atau modernisasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pembaharuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum. Perubahan sebagai akibat dari modernisasi akan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku tradisional masyarakat, ekspansi pendidikan dan komunikasi, organisasi pemerintahan dan bidang lainnya termasuk hukum.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat khususnya masyarakat Bandung Utara termasuk masyarakat yang heterogen, karena sudah terkena imbas modernisasi. Masyarakat Bandung Utara telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pembangunan di bidang industri, teknologi dan ekonomi. Selain itu telah terjadi percampuran budaya dengan masyarakat pendatang, akibatnya terjadi pergeseran nilai dan budaya.

Masyarakat yang tadinya tradisional yang penuh kesederhanaan bergeser menjadi masyarakat yang konsumtif, sehingga menilai kemajuan didasarkan pada keberhasilan penghasilan dan kemajuan ekonomi. Dalam tujuan ini masyarakat cenderung meninggalkan nilai-nilai yang selama ini dianut dan disepakati sebagai nilai yang harus dipertahankan. Kebutuhan ekonomi telah menyebabkan luntumya nilai-nilai sosial dan budaya yang selama ini dianut.

Masyarakat menginginkan adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keamanan dan kenyamanan di daerahnya. Mereka menyadari persaingan hidup makin kompetitif, untuk itu dibutuhkan kemampuan ekonomi untuk mempertahankannya. Keadaann inilah yang menimbulkan pergeseran nilai dan pola pikir yang berbeda dalam masyarakat.

Masyarakat yang berpendidikan dan kemampuan ekonomi tinggi bertahan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial yang dianut, tetapi sebaliknya mereka yang ingin mengambil jalan pintas cenderung melakukan Pelanggaran nilai-nilai, budaya dan norma.

Masyarakat menyadari dan meyakini bahwa kegiatan pembangunan yang menyalahi penataan ruang dan tidak berwawasan lingkungan akan mengganggu kenyamanan dan kelestarian lingkungan serta membahayakan perkembangan generasi yang akan datang dan kesehatan. Tetapi pertanggungjawaban untuk menetralisir pelanggaran dalam penataan ruang itu bukanlah tanggung jawab masyarakat semata, karena para pelaku pembangunan itu sendiri bukanlah masyarakatnya semata tetapi merupakan masyarakat developer yang kebanyakan datang dari luar masyarakat Bandung Utara.

Pada kenyataannya sering terjadi para investor/developer ini masyarakat yang berkiprah di bidang usaha mempunyai kecenderungan untuk mengenyampingkan ketentuan hukum yang berlaku dan melupakan hakikatnya sebagai makhluk sosial dengan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya guna meraih keuntungan maksimal dalam jangka waktu yang singkat. Tata ruang dan lingkungan yang teratur, bersih, sehat, nyaman, aman, dan lestari yang menjadi hak setiap orang, sering kali tidak dimasukkan dalam perhitungan cost and benefit pada waktu pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian pelaksanaan penataan ruang masih lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dari pada ketentuan hukum tata ruang. Hal ini terjadi juga karena ada kaitannya dengan masyarakat birokrasi sebagai badan yang berwenang mengeluarkan izin.

Pelanggaran terhadap kebijakan penataan ruang juga terjadi disebabkan adanya persepsi yang salah dari masyarakat birokrasi, sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang gagal atau keliru. Kekeliruan itu antara lain dikarenakan: (a) karena kurang matangnya dalam membuat kebikjakan dalam arti tidak didahului oleh suatu pengkajian dan pcnelitian yang komprehensif; (b) karena kelemahan kualitas (aspek kognisi) sumber daya manusia untuk memahami persoalan, sehingga keputusannya menjadi lemah; (c) karena adanya pengaruh ekstemal yang amat kuat untuk memaksakan putusan yang sesuai dengan pesanan dengan berbagai cara, sehingga kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada kondisi obyektif; (d) karena lemahnya sarana prasarana pendukung; (e) karena tidak dirumuskan dalam wujud normatif maka sering kali dapat berubah-ubah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, sehingga tidak ada kepastian.

Jika kekeliruan ini secara spesifik ditinjau dari lingkungan birokrasi, maka beberapa sebab dapat ditunjukkan sebagai determinan yang menonjol, yakni: (a) bereucratic structure, yang meliputi persoalan kepegawaian, kualifikasi pegawai, struktur organisasi, dan perencanaan fisik; (b) bereucratic behavior, yang meliputi persoalan kemampuan inisiatif, inovasi, pengalaman dan pilihan inisiatif pemecahan persoalan; (c) mass attitudes toward the bereucratic, yang meliputi persoalan agama, budaya, kesukuan dan beberapa pertimbangan kedaerahan; (d) the political and social environment, yang meliputi persoalan senioritas, efisiensi dan kesejahteraan, kepemimpinan, tokoh politik, rezim politik dan dukungan politik[5].

B. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Bandung Utara Proses Penataan Ruang di Wilayah

Kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari hukum yang hidup (living law), karena itu kesadaran hukum tidak statis melainkan berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman[6] kesadaran hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kesadaran hukum sistem hukum tidak akan berdaya.

Setiap masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tidak selalu sama dengan masyarakat yang lainnya. Daniel S. Lev[7] berpendapat bahwa kesadaran hukum di pengaruhi oleh konsepsi ideologi, gagasan-gagasan ekonomi, sosial dan politik yang tercermin dalam perilaku hukum karena itu kesadaran hukum yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tersusun dan terbentuk dari tingkah laku masyarakatnya, atau merupakan tingkah laku yang berpola. Tingkah laku masyarakat terjadi karena adanya interaksi diantara anggota masyarakat, sehingga terjadi gerakan serta tujuan dari adanya ikatan sosial. Tingkah laku masyarakat cenderung untuk selalu berubah, dan berkembang terus dari tingkat yang sederhana sampai tingkat yang lebih kompleks atau modern. Atas dasar itu perubahan pada masyarakat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan materiil maupun kebutuhan primer.

Perubahan tingkah laku masyarakat dapat terjadi karena pengaruh dari dalam sekelilingnya. Pengaruh ini dapat bersipat mendorong atau menunjang terhadap kemajuan, atau juga menghambat.[8] Faktor yang mendorong atau menunjang diantaranya karena adanya percampuran dengan kebudayaan lain (akulturasi), sistem pendidikan yang maju, stratifikasi yang terbuka, toleransi terhadap prilaku yang menyimpang dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor yang menghambat disebabkan karena kurang atau tidak adanya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, prasangka terhadap hal-hal baru dan adanya penerapan adat istiadat yang tertanam kuat pada masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Menurut Satjipto Rahardjo [9] bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak hanya ditekankan pada peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakatnya.

Masyarakat Bandung Utara mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang didasarkan pada kesepakatan, tetapi tidak semua perilaku masyarakat didasarkan pada kesepakatan. Ada beberapa nilai-nilai yang oleh sebagian masyarakat disepakati, tetapi ada juga yang dipertentangkan, sehingga menimbulkan konflik.

Di antara nilai-nilai budaya dan sosial yang dipertentangkan itu adalah yang merupakan nilai-nilai baru sebagai hasil dari hubungan dengan masyarakat lain. Faktor lainnya karena adanya stratifikasi yang terbuka, atau toleransi yang terbuka terhadap perilaku yang menyimpang dan ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu dari anggota masyarakatnya.

Salah satu yang menyebabkan perilaku menyimpang pada masyarakat, dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Masyarakat yang tadinya patuh dan menaati peraturan. menjadi masyarakat yang antipati dan pesimistis terhadap nilai dan budaya. Sikap antipati ini tercermin dari tindakan yang seolah-olah melegalkan perbuatan yang melanggar kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya masyarakat Bandung Utara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang dilatarbelakangi pemahaman agama dan budaya yang kuat, tetapi pemahaman ini bergeser sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi dan pembangunan yang mengglobal. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pergeseran nilai ini adalah keberadaan kawasan wisata dan Bandung Utara termasuk salah satu daerah tujuan wisata.

Masyarakat Bandung Utara yang hidup dari hasil pertanian (agraris), cenderung beralih pola pekerjaannya dengan lebih mengutamakan penghasilan ekonomi yang lebih besar dengan cara yang mudah. Obsesi masyarakat ini dapat terwujud, mengingat kondisi daerahnya memungkinkan sebagai daerah tujuan wisata. Di daerah wisata banyak pekerjaan dan penghasilan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan pekerjaan sebagai petani. Tetapi kesempatan ini tidak didukung oleh keahlian dan keterampilan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat lebih memilih jalan pintas yang dapat menghasilkan uang banyak dengan cara yang cepat. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat diantaranya adalah dengan cara berjualan, baik berupa bunga, tanaman hias, warung-warung, bahkan ada yang menjadi penjaga villa dan rumah peristirahatan. Tanah/lahan pertanian yang tadinya sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dirubah menjadi bangunan untuk berjualan. Selain itu tanah-tanah milik masyarakat dijual kepada siapa saja yang menghendakinya, dengan harapan dapat uang besar sebagai tambahan penghasilan untuk modal usaha.

Keadaan ini tidak diperhitungkan dengan matang mengingat pola berpikir dan pendidikan yang rendah, sehingga masyarakat yang tadinya pemilik tanah beralih menjadi penjaga villa dan rumah peristirahatan kepunyaan orang lain.

Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh orang lain yang berasal dari luar wilayah Bandung Utara, yaitu para investor/developer yang ingin memanfaatkan tanah/lahan di Kawasan Bandung Utara untuk dibangun villa, hotel, dan rumah peristirahatan. Para investor/developer melihat adanya prospek yang baik dalam pembangunan perumahan di kawasan itu, mengingat kawasan itu merupakan daerah tujuan wisata yang didukung oleh udara yang sejuk serta pemandangan yang indah. Kegiatan pembangunan ini pada awalnya ditentang oleh para pemerhati lingkungan seperti Konsorsium Masyarakat Lingkungan (Komal) - Cekungan Bandung dan Priangan (CBP), tetapi dengan berbagai cara dan pendekatan yang dilakukan, baik melalui anggota masyarakat, tokoh masyarakat maupun birokrasi mereka dapat leluasa melakukan kegiatan pembangunan itu.

Sementara itu menurut sudut pandang birokrasi khususnya Pemerintah Kota Bandung, Kawasan Bandung Utara dan sekitarnya melahirkan sebuah dilema antara kepentingan masa depan dengan kepentingan masa kini terutama masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepentingan masa depan karena Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan konservasi khususnya merupakan tando air bagi kelangsungan masa depan Kota Bandung. Namun di sisi lain, ketika pembangunan di Kawasan Bandung Utara demikian pesat dengan perumahan, resor dan villa khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, menggoda Pemerintah Kota Bandung untuk juga menikmati pemasukan dari pembangunan kawasan tersebut. Hal tersebut logis terlontar dari Pemerintah Kota Bandung, karena sehebat apapun upaya Pemkot Bandung untuk menghijaukan kawasan tersebut, tidak akan optimal kalau tetangganya melakukan pembangunan perumahan, resor, villa dan lain-lain di kawasan tersebut. Di sisi lain godaan dari para investor/developer untuk diizinkan membangun perumahan di kawasan tersebut kian menggiurkan.

Dari data yang tercatat Pemkot Bandung, saat ini ada empat pengembang yang meminta izin untuk membangun perumahan di kawasan Bandung Utara di wilayahnya, antara lain PT DAM yang meminta izin membangun seluas 80 ha, PT. Mulia Sejati seluas 30 ha dan dua pengembang lainnya yang belum jelas pengajuannya. Menurut Kepala Dinas Tata Kota Bandung yang disampaikan melalui Kasubdin Perencanaan menyebutkan bahwa, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan konservasi, namun bukan berarti di daerah itu tidak bisa dibangun.

Sedangkan menurut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang di sampaikan Kabid Perencanaan Fisik Bappeda Kabupaten Bandung Barat mengatakan, bahwa aturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2001 jo. Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang RTRW Kabupaten Bandung. Perda itupun mengacu pada AMDAL Regional Kawasan Bandung Utara yang disusun atas kerja sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan disahkan ke dalam SK Menteri Lingkungan Hidup. Pengembangan Kawasan Bandung Utara diarahkan pada Pengembangan Zonas yang secara geomorfologis terbagi dalam lima mintakat (zona). Pembagian mintakat tersebut antara lain: (1) Mintakat Manglayang; (2) Mintakat perbukitan Ciwangi, Ciburial dan Cimenyan; (3) Mintakat Tangkuban Parahu; (4) Mintakat Burangrang; (5) Mintakat Cekungan Lembang. Masing-masing mintakat memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga arahan kebijaksanaannya masing-masing mintakat berlainan.

Selanjutnya menurut Kabid Perencanaan Fisik Bappeda Kabupaten Bandung Barat mengatakan, bahwa dalam rekomendasi AMDAL karakteristik kelima mintakat berbeda-beda, sehingga tidak ada aturan bahwa Bandung Utara itu tidak boleh dibangun. Jadi ada wilayah yang boleh dibangun dan ada juga yang tidak boleh dibangun. Kalaupun ada yang boleh dibangun, tentunya harus memperhatikan kaidah-kaidah konsevasi. Oleh karena itu, kajian teknis terutama di wilayah yang boleh dibangun sangat diperlukan.

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang potensi ekonomi dan . minat investasinya tinggi yang bisa memberikan peluang lapangan kerja serta pengembangan perekonomian daerah. Namun di sisi lain. kaidah konsevasipun harus diamankan. Masalahnya sekarang, kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial masyarakat sering dipertentangkan dan jadi kontradiksi dengan kepentingan konservasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan peneliti, telah terlihat dengan jelas bahwa di Kawasan Bandung Utara telah terjadi pelanggaran rencana tata ruang. Hal ini sesungguhnya sangat memprihatinkan, karena sangat disadari bahwa pelanggaran itu tidak sebatas dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh birokrasi yang berwenang mengeluarkan izin. Terjadinya pelanggaran khususnya yang terjadi pada masyarakat birokrasi dikarenakan adanya persepsi yang salah terhadap penataan ruang sehingga menghasilkan kebijakan yang keliru. Kekeliruan ini dikarenakan ; (a) karena kurang matangnya dalam membuat kebijakan dalam arti tidak didahului oleh suatu pengkajian dan penelitian yang komprehensif; (b) karena kelemahan kualitas (aspek kognisi) sumber daya manusia untuk memahami persoalan, sehingga keputusannya menjadi lemah; (c) karena adanya pengaruh eksternal yang amat kuat untuk memaksakan putusan yang sesuai dengan pesanan dengan berbagai cara, sehingga kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada kondisi obyektif; (d) karena lemahnya sarana prasarana pendukung; (e) karena tidak dirumuskan dalam wujud nonnatif, maka sering kali dapat berubah-ubah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, sehingga tidak ada kepastian.

Disadari sepenuhnya bahwa proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjalin dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan perdagangan, perubahan orientasi dan gaya hidup masyarakat adalah dengan sendirinya menambah persoalan pada usaha pembangunan tatanan hukum di bidang lingkungan dan tata ruang. Kesadaran hukum masyarakat akan timbul melalui proses internalisasi kaidah-kaidah hukum ke dalam persepsi manusia tentang keadilan atau kemanfaatan. Dengan kata lain masyarakat cenderung mematuhi hukum (tanpa paksaan) jika dirasakan hukum itu adil atau bermanfaat bagi mereka. Persepsi ini kemudian secara kolektif pada akhirnya dirasakan sebagai kaidah etik. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat tercipta apabila kaidah-kaidah hukum itu ditransformasikan menjadi kaidah-kaidah sosial. Karena itu dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan "kesadaran hukum" dan atau "kesadaran lingkungan" diperlukan upaya hukum yang ditandai oleh adanya daya paksa, juga upaya-upaya non hukum, seperti pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku, dan pendekatan tekanan publik.

2. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Antara Kesadaran Hukum Masyarakat dengan Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penataan Ruang.

Kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan merupakan dua variabel yang saling mempengaruhi. Kesadaran hukum dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan sebaliknya kesadaran lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum. Dalam konteks ini keduanya dapat kita sebut kesadaran hukum lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan harus diiringi dengan memberikan tempat dan wahana bagi partisipasi masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat berfungsi sebagai indikator dan motivator kesadaran hukum lingkungan. Sebaliknya peningkatan kesadaran hukum lingkungan memerlukan wadah partisipasi secara tertib.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan penulis menemukan dan melihat dengan jelas bahwa di Kawasan Bandung Utara telah terjadi pelanggaran rencana tata ruang. Pelanggaran rencana tata ruang di Kawasan Bandung Utara terjadi karena kesadaran hukum masyarakat, baik masyarakat setempat, masyarakat investor/developer, maupun masyarakat birokrasi, berbeda dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penataan ruang khususnya Perda No. I Tahun 2001 jo Perda No. 12 Tahun 2001 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran rencana tata ruang antara lain:

1) Bias Otonomi Daerah

UU No. 22/1999 menggariskan dengan tegas bahwa urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung Jawab Daerah. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas - dinas Daerah. Dengan ditingkatkannya peranan Daerah, peranan Pemerintah Pusat akan bergeser lebih kepada pemberian arahan kebijakan, mengadakan pengembangan pendekatan dan teknik baru, serta bertindak sebagai katalisator dalam pengembangan mekanisme pengelolaan pembangunan dan keuangan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan keterpaduan antarsektor melalui kerjasama antar departemen atau non departemen dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang di daerah, maka peran Daerah adalah menjadi ujung tombak dalam menegakkan rencana tata ruang yang pro job. pro people. dan pro environment, sehingga tidak terjadi bias otonomi daerah.

2) Lemahnya kerja sama antar daerah .

Pada tataran Daerah masih diperlukan batasan yurisdiksi teritorial dari wilayah administrasi yang tumbuh dengan daerah otonom ke wilayah darat maupun laut, sebab dalam Undang-undang No. 22/1999 tidak ada ketentuannya; yang telah diatur barulah wilayah atau Daerah Khusus Ibukota melalui UU No. 34/1999. Penegasan batas yurisdiksi teritorial sangat diperlukan bagi penetapan-penetapan hukum yang kemudian dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga keberlakuannyan aturan tadi menjadi jelas dan pasti. Kejelasan batas fisik yang membawa kejelasan yurisdiksi teritorial itu penting bagi pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan. terutama Kepala Daerah. Contoh dalam penetapan prosedur dan tarif perizinan antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lain berbeda, kendati dalam suatu proyek yang sama, namun berada pada lokasi yang berbatasan di antara dua Daerah Kabupaten/Kota. Munculnya egoisme daerah dengan menonjolkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan daerah lain yang bertetangga akan menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan penataan ruang. Akibatnya akan melahirkan pula berbagai kesulitan dalam investasi.

3) Perkembangan kota yang tidak terkendali

Terjadinya perkembangan kota yang sporadis tidak menentu polanya di kawasan-kawasan perluasan. Perkembangan sporadis itu disebabkan antara lain oleh : (a) tidak memadainya sediaan lahan untuk memenuhi desakan kebutuhan dan menampung pertumbuhan kegiatan-kegiatan perkotaan; (b) kesukaran pembebasan tanah yang menyebabkan penumbuhan terjadi di lokasi-lokasi di mana ada kemudahan pembebasan lahan; (c) berbagai alasan ekonomis yang tidak memperhatikan kepentingan umum (sebagaimana dicerminkan dalam penataan ruang); (d) adanya desakan keinginan yang kuat dari pihak swasta atau masyarakat untuk menanamkan modal di kota, tempat konsentrasinya semua fasilitas perkotaan yang dianggap mendukung usahanya, namun tidak diimbangi oleh kemampuan dan kesiapan pemerintah kota untuk mewadahinya, untuk mengelolanya di dalam tatanan ruang kota; (e) ketidakmampuan Pemerintah Daerah setempat untuk menyediakan prasarana perkotaan yang dapat "menggiring" pertumbuhan ke lokasi-lokasi yang direncanakan.

4) Kepadatan penduduk yang tinggi

Kecenderungan perkembangan jumlah penduduk di wilayah perkotaan, terlebih di kota-kota metropolitan pada dekade terakhir ini kecenderungan meninggi.

Selain arus migrasi penduduk dari luar kota masuk wilayah perkotaan, terjadi pula proses urbanisasi yang terutama melanda wilayah pinggiran. Urbanisasi wilayah pinggiran umumnya disebabkan oleh: (a) perubahan sosial-ekonomi setempat akibat pengaruh interaksi dengan kota terdekat; (b) daya dukung dan daya tampung perkembangan kota terdekat sudah jenuh, dan karena kesulitan persediaan lahan di wilayah perkotaan, maka terjadilah arus balik dari kota ke wilayah pinggiran kota atau luar kota.

5) Kebijakan Pemda di bidang kependudukan yang mendua

Seringkali kebijakan Pemerintah Daerah itu mendua (umbivulent), di satu pihak ingin mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan perumahan, dengan melibatkan tenaga migran yang sangat dibutuhkan dan diperlukan kehadirannya di kota; namun di lain pihak tidak ingin kota yang bersangkutan diserbu oleh para migran yang tertarik oleh perkembangan kegiatan ekonomi di kota. Dari dilema ini seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan yang sangat sulit dipahami oleh kaum migran maupun oleh para penduduk kota yang memerlukan tenaganya, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali tidak konsisten.

6) Belum tuntasnya peraturan perundang-undangan

Masalah mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah di perkotaan adalah belum tuntasnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang maupun PP tentang Tata Guna Tanah. Karena perkembangan kota yang sedemikian pesat dan tidak bisa ditunda, sudah waktunya dibuat peraturan khusus yang mengatur pertanahan perkotaan.

7) Terjadinya disharmonis antar-rencana tata ruang

Rencana umum peruntukan tanah itu harus sepenuhnya didasarkan pada kondisi objektif fisik tanah dan lingkungan. Karena itu rencana umum peruntukan tanah ini untuk tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seharusnya sama dan konsisten. Seringkali terjadi, rencana tingkat Pusat maupun Propinsi, tidak selaras dengan rencana Daerah Kabupaten/Kota. Yang demikian sering terjadi karena perubahan rencana yang dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota, sehubungan dengan perkembangan tuntutan dan kondisi obyektif harus berubah, tidak lantas diikuti oleh peninjauan kembali terhadap rencana tingkat atasnya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ; bahkan membingungkan masyarakat, terutama bagi investor swasta.

8) Urbanisasi yang tinggi

Kesulitan mendapatkan lahan-lahan di kota-kota besar saat ini semakin dirasakan oleh para pengusaha di bidang perumahan, sehingga terjadl peningkatan harga lahan dan perkembangan tata ruang yang tidak terkendali. Gejala ini akan terus meningkat karena urbanisasi tak akan berhenti. Pada umumnya yang kalah bertarung dalam pertarungan untuk memperoleh lahan adalah sektor prasarana dan fasilitas sosial bagi kepentingan umum, yang justru pada akhirnya menjadi tanggung jawab dan beban pemerintah atau bahkan masyarakat kecil yang hidup di bagian wilayah pusat maupun pinggiran kota yang mengalami perubahan penggunaan lahan secara intensif.

9) Ketidaksesuaian izin lokasi dengan rencana tata ruang

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang munculnya berbagai kegiatan yang . tidak sesuai dengan peruntukan di lokasi yang bersangkutan, sebagai akibat masih umumnya Rencana Tata Ruang yang ada atau ketidaktegasan di dalam pengendalian penerapannya.

10) Banyak terjadi konflik kepentingan

Terbangunnya pada kawasan hijau, kawasan pengaman dan lahan pertanian subur yang disebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan lahan di kola yang mengakibatkan konflik antara pertimbangan ekonomis dan lingkungan, yaitu terhadap ruang terbuka yang berlokasi di bagian kota dengan nilai ekonomis tinggi. Masalah ketidakmampuan masyarakat golongan ekonomi lemah dan kekurangakuratan pengendalian di lain pihak telah mengakibatkan tumbuhnya pemukiman dan kegiatan di berbagai lokasi yang tidak aman (di bawah listrik tegangan tinggi, di tepi sungai, di bagian tanah yang curam, atau daerah rawan erosi, dan di tempat-tempat rawan lainnya).

11) Sektor informal yang semakin termarjinalisasi

Alokasi ruang yang berorientasi pada kegiatan formal; sementara pemerintah mendorong masyarakat untuk berswadaya menciptakan lapangan kerja bagi dirinya. Mereka yang bergerak di sektor informal merupakan bagian besar masyarakat kota, seringkali tidak mendapat tempat yang layak untuk berusaha.

12) Lemahnya sumber daya manusia.

Belum mantapnya koordinasi oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana proyek satu dengan yang lain, seperti sering terjadi rnengakibatkan jalan-jalan dan saluran proyek-proyek yang berdekatan tidak saling menunjang. Sangat kurangnya tenaga ahli di daerah-daerah rnengakibatkan sering terlihat penyusunan perencanaan suatu pekerjaan justru dilakukan oleh pejabat yang mempunyai latar belakang akademis yang sangat berbeda atau bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk itu sama sekali. Data-data yang diperlukan suatu lokasi, misalnya mengenai kondisi tanah, curah hujan, saluran yang ada dan saluran yang harus diadakan, masalah banjir untuk jangka waktu tertentu, dan sebagainya seringkali sangat kurang memadai atau dipersiapkan seadanya.

13) Lemahnya dukungan infrastruktur

Salah satu elemen penting dari suatu daerah perkotaan adalah sistem transportasinya. Jalan-jalan, jalan raya, jalan bebas hambatan (jalan tol), bandar udara, terminal angkutan umum, roda transportasi seperti, angkutan kota, kereta api, bis, taksi, dan sebagainya adalah sangat penting untuk berfungsinya dengan baik suatu kota dengan memberikan mobilitas kepada penduduk dan perlengkapannya, serta aksesnya pada jalan itu sendiri. Perencanaan bagi fasilitas-fasilitas ini mencakup suatu analisis komprehensif atau sistem transportasi, untuk rnengakomodasikan perubahan-perubahan permintaan di masa datang dengan biaya dan dampak yang negatif seminimal mungkin. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PP No. 26/1985 tentang jalan, ditegaskan bahwa wewenang Pemerintah Daerah adalah sebatas penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sekunder (sekurang-kurangnya mencakup 10 tahun mendatang). Sistem jaringan jalan sekunder ini disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan ke perumahan.

14) Terjadinya konversi lahan menjadi bukan peruntukannya

Pembangunan secara besar-besaran di kota-kota dan sekitarnya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan siklus hidrologi di kawasan itu. Perubahan fungsi hutan, perkebunan, dan persawahan menjadi permukiman atau industri akan mengakibatkan fluktuasi air yang semakin jelas. Penggunaan air, baik untuk kegiatan industri, perkantoran, perumahan, maupun pencemaran air bawah tanah/sumur, saluran dan air sungai, serta penyalahgunaan peruntukan lahan adalah sampingan yang negatif dari industrialisasi dan perkembangan kota yang tidak terencana. Kesemuanya itu, semakin perlu dan mendesak untuk mengembangkan teknologi dalam mengatasi rusaknya mutu air, selain itu adalah melalui upaya hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

15) Kelembagaan yang kurang akomodatif dan responsif

Manajemen perencanaan, manajemen pemanfaatan, dan manajemen pengendalian pembangunan kota hingga saat ini masih dilekatkan pada fungsi-fungsi pemerintahan yang ada. Sistem kelembagaan (dari sisi pemerintah) yang ada kini masih belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kehendak - kehendak yang diharapkan dalam pembangunan kota. Untuk hal tersebut sudah saatnya dipikirkan upaya-upaya pengembangan yang dalam beberapa hal dapat melintasi (melampaui) keberadaan kelembagaan yang telah ada. Walaupun demikian, pengembangan yang dilakukan tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah yang termaktub dalam UU No. 22/1999 dan kaidah-kaidah ketataruangan yang termuat dalam UU No. 24/1992. Dengan perkataan lain optimasi kelembagaan ini harus sejalan dengan upaya perampingan struktural/birokrasi di satu pihak dengan kebutuhan riil urusan pcmerintahan dan tuntutan pelayanan di lain pihak.

16) Lemahnya Koordinasi

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan di Wilayah Botabek, telah membuktikan bahwa fungsi dan peran manajemen koordinasi belum mencapai titik optimal. Dampak negatif dari kondisi tersebut antara lain: (a) menimbulkan hambatan pada pencapaian tujuan pembangunan; (b) munculnya pengelolaan secara sektoral terhadap suatu masalah yang dihadapi; (c) tidak berfungsinya secara optimail lembaga-lembaga yang telah ada dan atau sengaja dibentuk untuk menciptakan seolah-olah adanya keterpaduan pengelolaan pembangunan; (d) tertumpuknya beberapa masalah pada suatu atau beberapa wilayah yang menyangkut aspek kependudukan, perumahan, industri, dan sebagainya sebagai akibat dari penataan yang tidak atau kurang teratur. lni umumnya disebabkan belum setiap Kabupaten/Kota memiliki rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan rencana teknis tata ruang kota (RTRK).

17) Kebijakan yang sering berubah-ubah

Dalam konteks pembangunan kota ada suatu pemikiran bahwasannya dapat dikonstruksikan bahwa melalui berbagai keputusan Pemda seolah-olah terjadi "pengikatan diri" untuk menempuh (atau tidak menempuh) suatu kebijaksanaan tertentu dengan pihak lain, yakni masyarakat dan atau swasta yang mengadakan "perjanjian" dengannya. Seorang pengusaha atau badan hukum perdata yang bergerak dalarn bidang properti atau develover (pengembang) misalnya, menggugat pihak Pemda apabila pihak Pemda dengan serta merta dengan mendadak mengubah, baik disengaja atau tidak, rencana kota tanpa rnernperhitungkan resiko yang akan diderita oleh para pengusaha tersebut. Dalam kaitan di atas, seolah-olah telah terjadi suatu perjanjian kebijakan (beleidsovereenkomst) yang diadakan oleh pihak pejabat administrasi negara dengan badan hukum perdata tersebut. Sehingga telah menjadikan perjanjian dimaksud sebagai sarana/instrumen dari kebijaksanaan yang ditempuhnya (“de overeenkomst als instrument van overheidsbeleid"). Dengan demikian hal ini tentunya masih perlu dikaji leblh lanjut dalam upaya "meluruskan" posisi masing-masing secara proporsional, selaras dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis.

18) Kurangnya menjalin kemitraan dengan swasta

Dalam upaya penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pembangunan suatu proyek yang berskala besar atau dalam rangka pengelolaan suatu kegiatan pelayanan umum atau suatu perusahaan patungan yang didirikan oleh pemerintah dapat pula melibatkan pihak swasta. Hal ini didasarkan pada suatu keadaan bahwa apabila dikelola bersama-sama dengan pihak swasta, maka aspek manajemen, pembiayaan, dan sumber daya manusia akan lebih efektif dan efisien. Sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas maupun profit (keuntungan finansial) bagi pernerintah itu sendiri. Namun tentu saja hal ini harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati agar fungsi pelayanan umum maupun kepentingan pemerintah dapat tetap terlindungi dan terjaga secara yuridis, ekonomis, politis, maupun sosiologis.

19) Kegagalan program

Pelibatan pihak swasta ini dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk hukum tertentu sesuai dengan situasi dan kondisinya (kebutuhan dan kepentingannya). Namun dari berbagai bentuk hukum yang melibatkan swasta ini tetap harus berdasarkan kepada kaidah-kaidah hukum publik yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri secara mandiri. Ketentuan dasarnya misalnya adalah harus terbuka (melalui tender), berjangka waktu tertentu, pembatalan dapat dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, pengawasan dan pengendalian ada pada pemerintah, harus melindungi kepentingan umum (masyarakat luas) dan sebagainya, yang pada pokoknya harus tetap terjaga kepentingan negara dalam arti seluas-luasnya. Ketidakberhasilan program- program penataan ruang kota selama ini disinyalir antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini : (a) lemahnya kapasitas rencana kota itu sendiri dalam mengakomodasi berbagai variabel yang memiliki kaitan erat; (b) kecepatan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi; (c) kesulitan dana dan teknis dalam penyediaan sarana dan prasarana kota; (d) orientasi proyek yang mementingkan masing-masing sektornya; (e) lemahnya mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam mengembangkan kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan program investasi perkotaan; (f) adanya distorsi pemeranan antara pemerintah pusat di satu pihak dengan pemerintah daerah di lain pihak dalam menerjemahkan dan mengkonversikan tugas, wewenang, serta kewajibannya yang berkenaan dengan manajemen kota; (g) kurangnya penggalangan peran serta masyarakat secara positif dalam berbagai bentuk dan caranya dalam pembangunan kota.

Faktor-faktor penyebab perbedaan kesadaran hukum masyarakat Bandung Utara dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dalam penataan ruang berdasarkan temuan dilapangan penulis menemukan antara lain:

1) Kebijakan yang egosektoral dan egodaerah

Perundang-undangan sektoral yang kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan derivatnya, masih mempertunjukkan kuatnya kepentingan sektornya masing-masing, misalnya an tara sektor kehutanan dan pcrtambangan yang. "memperebutkan" kawasan hutan untuk tambang; industri dengan perumahan di satu pihak dan pertanian di lain pihak dalam memanfaatkan lahan pertanian, pengelolaan air untuk umum dengan untuk bisnis privat, yang masing-masing merasa lebih penting dari yang lain, seolah semuanya bcrlomba untuk menjadi prioritas. Akhirnya tata ruang yang menjadi korban akibat egoismc sektor. Selain terjadi egosektor seperti dalam kasus di atas, ada pula kebijakan lain berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang temyata berimplikasi terjadinya egodaerah. Dengan kebijakan Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya, maka terjadilah potret ekonomi daerah yang . menonjolkan kepentingan daerah secara tidak proporsional, seolah tidak peduli kepada kepentingan daerah lain, bahkan tak acuh pula, dengan kepentingan nasional. Hal ini memberi kesan seakan menghilangkan atau melemahkan interdepedensi an tar daerah dan antara Pusat dan Daerah. Padahal dalam penataan ruang sudah seharusnya dilakukan berdasarkan pendekatan ekosistem dan atau bioregion, yang pengelolaannya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu dalam penataan ruang ini sangat diutamakan kerja sama antar Daerah dan koordinasi yang menjadi kata kuncinya.

2) Implementasi yang tidak konsekuen dan inkonsisten

Memang ada berbagai penyebab lemahnya implementasi dari suatu peraturan peundang-undangan, antara lain masalah beragamnya penafsiran dan pemahaman yang terbatas terhadap setiap produk hukum. Selain itu kebijakan pun menjadi berubah-ubah karena tuntutan perkembangan zaman, masyarakat, . dan teknologi yang amat cepat dalam pemanfaatan ruang, sehingga dalam pelaksanaannya pun kerap terpaksa harus "meninggalkan" peraturan perundang-undangan. Terjadinya inkonsistensi dlan juga tidak konsekuennya dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan ini, memang bukan hanya disebabkan kelemahan kemampuan aparatur, namun karena memang peraturannya sendiri yang sudah tidak memadai. (obselete. verouderd). Sehingga dalam pelaksanaan suatu kebijakan sering kali terjadi tumpang tindih, dan bahkan tidak jarang pula terjadi benturan/konflik kewenangan, akibat dari suatu kepentingan yang berbeda dan peraturan yang tidak jelas.

3) Desentralisasi yang setengah hati

Secara teoritik, penataan ruang itu seharusnya dilakukan dengan model pendekatan bottom up dan aspiratif, artinya Daerah dan masyarakatnya harus selalu dilibatkan bahkan ditempatkan pada posisi menentukan. Namun yang terjadi kewenangan itu kerap kali dilakukan secara tarik ulur, seolah-olah "kepalanya dilepas namun ekornya tetap dipegang". Jadi desentralisasi dalam penataan ruang ini sepertinya diselenggarakan 'setengah hati'. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan tata ruang, terutama melalui berbagai Keputusan Presiden, yang tidak mengindahkan aspirasi Daerah. Kepentingan Daerah senantiasa diterabas oleh kepentingan Pusat, yang kemudian Daerah hanya dapat pasrah, tak mampu berbuat apa-apa.

4) Kelembagaan yang tidak efektif

Pada skala nasional penanganan bidang penataan ruang ini masih dilekatkan kepada institusi yang sebetulnya tidak khusus dan permanen bertanggung jawab di bidang penataan ruahg, namun masih bersifat "ad hoc”. Pembentukan berbagai Tim atau Badan atau apapun namanya yang bersifat lintas instansi, hanya sebatas untuk memudahkan koordinasi, dan belum pada maksud untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang substansial dan berkesinambungan. Padahal yang diharapkan adalah suatu lembaga yang memiliki legal power and legal capacity yang kuat dan decisive. Dengan demikian, perhatian terhadap penataan ruang tidak dapat ditangani secara sementara dan sambil lalu, tetapi harus benar-benar efektif dan terus menerus sejak dari penyusunan rencana hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang efektif dan permanen yang senantiasa perhatiannya tercurah pada penataan ruang. .

5) Komitmen dan integritas aparat yang masih lemah

Merebaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana lata ruang dalam berbagai skalanya, berakibat rusaknya ekosistem dan fungsi daya dukung lingkungan, serta pemanfaatan ruang kota yang "amburadul"', salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum. Dan salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah karena aspek moralitas aparatur pemerintahan, terutama para pengambil keputusan. Prilaku para pejabat yang mengorbankan harga diri dan kehormatan dengan melanggar sumpah jabatan hanya karena mengejar materi (uang), sungguh berakibat fatal bagi penertiban dan pengaturan tata ruang yang baik dan benar.

6) Masyarakat yang tidak memiliki kepedulian

Faktor yang paling menentukan mengapa masyarakat begitu tidak peduli terhadap penataan ruang, karena kesadaran hukum yang terhayati dalam kehidupannya adalah kesadaran hukum "berpuas diri apabila melanggar hukum", pelanggaran hukum dianggap sesuatu yang lumrah, orang yang taat hukum malah dianggap aneh. Pembelokan logika ini pada tingkat lertentu sudah sangat mengkhawatirkan.

3. Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kasus di Kawasan Bandung Utara

1) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara

Pembangunan yang dilakukan di kawasan Bandung Utara adalah pembangunan yang bersifat incremental dan parsial. Rencana yang ada tidak masif, tidak menyeluruh dan dilakukan serta dikelola oleh organisasi yang berbeda-beda dan tidak terkoordinasikan. Hal itu semua tidak dilaksanakan secara jelas. Bahkan diantara organisasi pelaksananya bisa terjadi saingan. Pembangunan yang ditelaah ini adalah pembangunan yang didasarkan pada izin lokasi sejak tahun 1986.

Sejak tahun 1986 telah diterbitkan izin lokasi kepada 105 pemohon yang . keseluruhannya mencakup tapak seluas 3.611,26 Ha atau seluas 9,35 % dari seluruh kawasan Bandung Utara. Dibanding dengan luas keseluruhan kawasan, jumlah izin yang diberikan relatif kecil. Tetapi penambahan ini akan meningkatkan daerah terbangun dari 14,6% menjadi 23% dari seluruh luas kawasan. Perkembangan ini dengan sendirinya mengurangi luas tanah pertanian, mengubah tata air, mengurangi terutama pertanian lahan kering dan membangkitkan perlalulintasan.

Pada umumnya pembangunan suatu satuan permukiman memang mendorong tumbuhnya pemukiman lain yang mungkin tidak terorganisasikan seperti halnya perumahan yang dibangun oleh developer. Permukiman di beberapa tempat di kawasan Bandung Utara yang dibangun beberapa tahun yang lalu, ternyata telah menumbuhkan pemukiman yang tak terorganisasikan, yang luasnya menyamai yang terorganisasikan. Perkembangan permukiman tak . terorganisasikan ini terjadi karena memanfaatkan prasarana yang terorganisasikan. Perkembangan semacam ini akan terjadi apabila topografinya memungkinkan dun juga pengendaliannya lemah.

Terjadinya pembangunan di Bandung Utara secara terorganisasikan maupun tidak menyebabkan terjadinya dua perubahan mandasar, yaitu pertama terjadi perubahan penggunaan tanah; dan kedua terjadi perubahan struktur atau organisasi ruang. Kedua perubahan inilah yang akan berdampak pada berbagai aspek yang terpenting yang berpengaruh terhadap perubahan pada sektor pertanian/perkebunan, tata air, dan transportasi.

Dimengerti bahwa perubahan diawali dengan peralihan pemilikan tanah, pada umumnya sebagai hak perorangan. Pemegang hak yang baru inilah yang kemudian mengembangkannya menjadi pembangunan yang dilakukan secara terorganisasikan. Kondisi inilah yang melahirkan usulan dan permohonan izin lokasi. Jarang atau hampir tidak ada usulan tanpa ada keyakinan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan.

Pembangunan yang didasarkan pada prakarsa pemerintah pada umumnya lebih ditujukan untuk keperluan pemerintah sendiri, sedangkan prakarsa pemerintah yang pelaksanaannya mengajak serta masyarakat atau pihak swasta belum banyak dilakukan. Keadaan ini menimbulkan kesulitan untuk memperkirakan pembangunan apa dan berapa besar yang akan muncul di kawasan Bandung Utara. Untuk itu, izin lokasi yang diterbitkan sejak tahun 1986 akan dijadikan dasar untuk memperkirakan perubahan lingkungan yang terjadi bagi masing-masing kawasan yang akan mengalami penambahan tapak terbangun sebagai berikut :

Gunung Manglayang 50,00 Ha

Perbukitan Ciwangi, Ciburial, Cimenyan 280,95 Ha

Gunung Tangkubanperahu 1.731,48 Ha

Cekungan Lembang 0,73 Ha

Gunung Burangrang 200.00 Ha +

Jumlah : 2.263,16 Ha

Dari 105 perrnohonan izin lokasi yang mencakup tiga kategori yaitu (1) yang telah selesai dilaksanakan; (2) masih dalam proses konstruksi; dan (3) belum jelas perkembangannya. Untuk keseluruhan permohonan izin di Bandung Utara yang mencakup tapak seluas 3.610,61 Ha tersebut, baru 13,04% dari luas yang dimohon yang telah selesai pelaksanaannya; 23,16% dalam tahap konstruksi; dan 62% belum ada kejelasan. Perkiraan dampak akan didasarkan pada izin lokasi yang belum dilaksanakan, artinya belum dilakukan melalui prosedur yang seharusnya dan belum dilakukan secara transparan.

Dari sudut pelayanan administrasi ini merupakan prestasi tetapi dari sudut pengendalian lingkungan hal ini menimbulkan masalah. Di satu pihak dengan adanya kebijakan Paket Oktober 1993. (Pakto 93) yang memberi wewenang kepada Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan izin lokasi dan telah diterbitkan 59 buah izin lokasi yang mencakup tanah seluas 2.9110 Ha nilai investasi berkembang pesat. Artinya dalam jangka waktu satu tahun selah Pakto 93 telah berhasil diterbitkan izin sebanyak 1,25 kali dengan luas 4,15 kali dari apa yang telah diterbitkan selama delapan tahun. Bahkan ada beberapa pengembang yang mendapatkan lebih dari satu Izin Lokasi, yaitu yang memperoleh dua buah lzin Lokasi adalah : PT Jasa Cipadung Raya, Puskopad, PT Panca Muara Raya, PT Dam Utama Sakti, Kopedi, PT Nta Usaha Abadi, PT Kreasi Display, PT Indecendo, PT Duta Cahaya Mas. Sedangkan yang memperoleh tiga Izin Lokasi adalah PT Suryana Megah Lestari.

Namun di lain pihak, pembangunan itu terjadi secara sporadik, tidak ada kaitan satu dengan lainnya, kecuali bahwa diantaranya ada yang menggunakan prasarana yang sama. Terjadinya pembangunan yang sporadik ini selain disebabkan oleh pengembang yang berbeda-beda, juga oleh topografi Bandung Utara sendiri. Bandung Utara seolah-olah terdiri dari satuan tanah yang terpisah oleh jurang, lembah. dan bukit. Jaringan prasarana jalan dun utilitas tidak terlalu leluasa menembus satuan tanah tersebut. Terjadinya kerusakan lingkungan hanya tinggal menunggu waktu saja. Semua potensi bencana lingkungan (pencemaran dan kerusakan) telah nampak di depan mata.

Sebenarnya ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam rangka pemanfaatan ruang untuk kawasan Bandung Utara tersebut, yaitu :

a. tidak menggunakan tanah produktif;

b. sedapat mungkin tidak memindahkan permukiman penduduk secara besar- besaran

c. memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh investor

d. menyerap tenaga kerja dari daerah sekitarnya;

e. tidak menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan hidup;

f. sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijaksanaan pembangunan daerah;

g. dilakukan sejalan dengan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, termasuk pengalihan hak atas tanah.

Hal tersebut merupakan intisari dari sejumlah peraturan yang telah dikeluarkan antara lain:

a. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 181.1/SK.1624- Bapp/1982 Tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara. Pokok-pokok isinya : (a) Penetapan peruntukan lahan bagi hutan lindung; (b) lahan pertanian tanaman keras; (c) perkembangan dan pengembangan permukiman dan lingkungan khususnya di wilayah inti Bandung Raya Bagian Utara (d) Petunjuk pelaksanaan pengembangan peruntukan lahan di wilayah inti Bandung Raya Bagian Utara.

b. Surat Gubernur Jawa Barat No. 593/4538-Bappeda, 30 Nopember 1993 tentang "Pengendalian Penggunaan Lahan di Kawasan Bandung Utara" yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat.

Inti isinya : Bahwa dalam rangka memelihara lingkungan hidup di Wilayah Inti Bandung Bagian Utara, khususnya kawasan Puncrut, maka memerintahkan kepada Kepala Kantor BPN Kota Bandung dan BPN Kabupaten Bandung untuk sementara tidak melaksanakan pemberian izin lokasi pembangunan di Wilayah Inti Bandung Bagian Utara sebelum dilakukan penelitian secara rinci/detail oleh Bappeda Propinsi Jawa Barat.

c. Surat Gubernur Jawa Barat No. 593/1221-Bappeda, tanggal 22 April 1994 tentang Pengendalian Penggunaan Lahan di Kawasan Bandung Utara yang ditujukan kepada Bupati KDH Tingkat II Bandung dan Walikotamadya Dati II Bandung.

Intinya berisikan : bahwa dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan di Wilayah Inti Bandung Bagian Utara, khususnya Kawasan Puncrut telah dilakukan Penelitian yang hasilnya antara lain adalah bahwa pembangunan di kawasan dengan kemiringan lereng < 30% dengan BCR 15% atau 10% harus memperhatikan kelestarian lingkungan, khususnya pelestarian air dan penanggulangan erosi dan longsor.

d. Surat Gubernur No. 660/4244/BAPPEDA/94, tanggal 31 Oktober 1994 tentang Penanganan Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara, yang ditujukan kepada Bupati KDH Bandung dan Walikotamadya KDH Tingkat II Bandung.

Intinya berisikan antara lain: (a) Tidak memberi izin untuk sementara bagi pembangunan real estate, villa estate, atau kegiatan lainnya dalam bentuk apapun juga kepada perusahaan atau perorangan di seluruh Kecamatan yang berada di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara yang dibatasi pada ketinggian 750 m dpl, sambil menunggu Tim Tata Ruang Propinsi - Dati I Jawa Barat melakukan pengkajian terhadap daya dukung lingkungan; (b) Terhadap surat izin lokasi yang telah diterbitkan agar persetujuan AMDAL yang diterbitkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat harus menjadi persyaratan sebelum site-plan disetujui; (c) Segera melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap pemegang izin lokasi, dan melakukan tindakan terhadap setiap pelanggar izin.

e. Surat Gubernur No. 9J2/333-BAPPEDA/96 tanggal 31 Januari 1996 tentang Penanganan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Inti Bandung Bagian Utara, yang ditujukan kepada Walikotamadya KDH Tingkat II Bandung dan Bupati KDH Bandung.

Pada intinya berisikan : (a) bahwa kegiatan pembangunan yang ada sudah perlu dibatasi agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari; (b) tidak diperkenankan lagi adanya pemberian izin baru baik yang bersifat skala besar (perusahaan) maupun individu, kecuali apabila rencana pembangunan tersebut mempunyai kepentingan nasional dan dilaksanakan oleh Pemerintah; (c) Terhadap kegiatan pembangunan yang telah memperoleh maupun yang sedang diproses izin pembangunannya, serta yang sedang dalam taraf membangun dan sudah terbangun, diharuskan ditelaah secara lebih detail mengenai keberadaan lokasinya agar dapat disesuaikan dengan pembagian ekosistem untuk setiap karakteristik lingkungan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kajian. Oleh karenanya masing-masing pihak diharuskan memenuhi persyaratan AMDAL terlebih dahulu. Selain itu bagi yang sedang membangun diharuskan memberhentikan pelaksanaannya terlebih dahulu.

f. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 470 - 380, tanggal 7 Februari 1995 tentang Penertiban tanah Kawasan Bandung Utara, yang ditujukan kepada Kepala BPN Jawa Barat; 2. Kepala BPN Kota Bandung; 3. Kepala BPN Kabupaten Bandung.

Intinya : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pembangunan perumahan. real estate, fasilitas wisata, dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya di Kawasan Bandung Utara, yang mengancam fungsi lingkungan dan resapan air dari kawasan ini, maka menunggu Tim Khusus BKTRN, diinstruksikan untuk a) tidak mengeluarkan izin lokasi baru di kawasan Bandung Utara; b) apabila izin lokasi yang dikeluarkan telah habis masa berlakunya agar tidak diperpanjang; c) melakukan pengecekan lapangan mengenai pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam izin lokasi yang terdiri at as : (1) melakukan studi AMDAL; (2) melakukan kajian geologi tata lingkungan semi detail; (3) melakukan site Plan berdasarkan studi AMDAL, kajian geologi tata lingkungan, dan perhitungan jumlah kapling serta BCR atau Koefisien Dasar Bangunan yang dipersyaratkan.

g. Perda Nomor I tahun 2001 jo Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.

Intinya : menetapkan bahwa Kawasan Bandung Utara merupakan daerah konsevasi dan daerah resapan air.

Pada Kawasan Bandung Utara banyak menimbulkan perubahan penggunaan tanah dari pertanian dan perkebunan menjadi perumahan, hotel dun kegiatan pembangunan lainnya yang non pertanian yang cenderung tidak terkendali.

2) Dampak Kegiatan Pembangunan pada Kawasan Bandung Utara

Secara legal-formal banyak kegiatan di Bandung Utara itu telah memiliki berbagai izin seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun di lain pihak ada kegiatan pembangunan yang dilakukan secara individual atau pembangunan tidak terorganisasikan yang dilaksanakan tanpa melalui izin lokasi walaupun dengan izin mendirikan bangunan. Kegiatan pembangunan perorangan ini tidak tercatat dan tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan jumlah luas perumahan tidak terorganisasikan yang terjadi saat ini, diperkirakan kecepatan . perubahan penggunaan tanah berkisar antara 40 Ha s/d 50 Ha pertahun tersebar di seluruh kawasan Bandung Utara yang luasnya 38.000 Ha. Sedangkan izin lokasi yang diberikan mencapai sekitar 500 Ha pertahun. Walaupun demikian bukan mustahil bahwa pembangunan terorganisasikan sesungguhnya juga merangsang tumbuhnya pembangunan yang tak terorganisasikan.

Kegiatan di Kawasan Bandung Utara ini sempat menimbulkan protes keras dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di Bandung, dan sempat tersiar pula kabar mereka akan menggugat Walikota Bandung yang menerbitkan berbagai perizinan untuk kegiatan di Kawasan Bandung Utara tersebut. Hal ini . ditunjukkan oleh Konsorsium Masyarakat Lingkungan (Komal) - Cekungan Bandung dan Priangan (CBP) yang meminta Pemerintah Kota Bandung segera menghentikan rencana pembangunan kawasan Punclut (yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara) untuk kegiatan pembangunan perumahan kebun. Selain itu, Komal-BCP juga menyerukan agar penyusunan rencana pengembangan kawasan Punclut dilakukan secara terbuka dan memperhatikan secara serius masalah konservasi, resapan air dan dampak perubahan iklim. Sikap Komal-BCP yang terdiri atas unsur Walhi Jabar, KONUS, Yayasan Pribumi Alam Lestari, Yayasan Beadau, PUPUK, MAHAPEKA (Mahasiswa Pencinta Kelestarian Alam) UIN “SGD” Bandung dan Nithiswarabumi itu disampaikan kepada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Mereka menuntut agar izin yang diterbitkan kepada PT Dam Utama Sakti Prima (DUSP) segera ditarik kembali.

Berdasarkan usulan PT DUSP, di kawasan Punclut Bandung Utara tersebut akan dibangun rumah seluas 95.000 M2, hotel seluas 20.000M2, green house 18.600M2, out door & sport 1.400 M2, pasar seni 1.500 M2, Spa & country club 3.500 M2, cottages 5000 M2, mini zoo 6000 M2, dan sarana lingkungan 4.400 M2. Atas permohonan untuk keperluan tersebut, kemudian , Pemda Kota Bandung mengeluarkan Izin Lokasi No. 593.82/SK.225- Yantap tahun 2000. Keluarnya Izin Lokasi tersebut, menurut pendapat Komal-BCP sama sekali tidak melibatkan masyarakat, sehingga mereka curiga bahwa keluarnya izin lokasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penggunaan lahan untuk kepentingan non lindung ini jelas-jelas telah melanggar antara lain Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Perda Jawa Barat No. 2/1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah Jawa Barat; dan Perda Kabupaten Bandung No. 49/1995 tentang Tata Ruang Lembang 1994-2004 yang kesemuanya itu bertujuan agar pengelolaan kawasan lindung tersebut terccgah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sehingga dapat meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, . air, iklim, tumbuhan, satwa. Selain itu Keppres No. 32/1990 ini pun dimaksudkan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati beserta tipe ekosistem dan keunikan alam.

Selain LSM-LSM tersebut yang mengajukan keberatan terhadap pemanfaatan ruang oleh PT DUSP pada kawasan Punclut liandung Utara, juga sejumlah warga di kawasan Punclut sangat keberatan atas terbitnya izin lokasi No. 593.82/SK.225- Yantap yang termasuk pembangunan berskala besar. Sebab kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kota Bandung ini dinilai oleh warga tidak konsisten. Hal ini ditunjukkan oleh suatu perlakuan yang diskriminatif, yaitu apabila warga mengajukan izin bangunan untuk rumah tinggal selalu ditolak oleh Pemda Kota Bandung. dengan alasan bukan peruntukan untuk rumah tinggal permanen. Namun untuk PT DUSP justru diberikan izin.

Dengan adanya kegiatan oleh PT DUSP sebagaimana diuraikan di atas, yang dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka tindakan warga maupun LSM yang mengajukan keberatan kepada pemberi izin tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab menurut PP 69/1996 Tata Cara peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang dinyatakan bahwa warga masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap suatu kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk itu, pihak Pemerintah Kota Bandung selaku pemberi izin seharusnya melakukan pengkajian ulang dan sekaligus mengevaluasi apakah izin lokasi yang diterbitkannya itu melanggar hukum atau tidak. Apabila hasil evaluasinya menunjukkan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan rencana tata ruang, maka izin lokasi No. 593.82/SK- Yantap/2000 harus dibatalkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekitar 45 perusahaan pengembang sejak tahun 1986 hingga tahun 2000 dengan luas kegiatan 2.189,08 Ha sangat berpotensi untuk terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Kendati pun para investor tersebut diwajibkan untuk membuat AMDAI. Regional terlebih dahulu, namun potensi perusakan dan pencemaran lingkungan sangat besar. Memang masyarakat berhak meminta ganti kerugian terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 24/1992 yaitu : Setiap orang berhak memperoleh penggantian yang layak atas. kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kerusakan lingkungan baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang adalah suatu hal yang tidak dapat dinilai dengan uang semata. Oleh karena itu, sikap kearifan dan kebijaksanaan dari pemerintah benar-benar dipegang teguh untuk tidak mengeluarkan izin bagi siapapun yang memantaatkan ruang yang bukan peruntukannya. Selain itu pula pengawasan yang efektif menjadi kata kunci bagi penyelamatan lingkungan.

[1]Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005, hlm 8

[2] Idem, hlm. 9

[3] Idem, hlm. 10

[4]Bersumber dari Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No, 40 Tahun 2001 Seri: D

[5]Monte Palmer, Dilemmas of Political Development; An Introduction to the plotics of the Developing Area. Florida States Univercity, 4th edition, 1989, hlm. 259

[6] Lawrence M Friedman, Op.Cit., hlm. 8

[7] Daniel S. Lev, Op.Cit., hlm 120

[8] Soejono Soekanto, Fungsi Hukum ..., Op. Cit., hlm 24-25

[9] Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Op. Cit, hlm. 24

BAB III METODE PENELITIAN

2011-12-05T03:32:00.000Z

A. Metode Yang Digunakan

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini menggunakan metode Kualitatif/Naturalistik, seperti yang dikemukakan oleh Nasution, bahwa :

"Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitamya, Untuk itu peneliti harus turun ke lapangan dan berada di sana dalam waktu yang cukup lama, Apa yang dilakukan peneliti kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun ke lapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak," [1]

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengamati masyarakat khususnya di kawasan Bandung Utara Kabupaten Bandung Barat dalam hal pandangan, harapan, keinginan dan kepatuhan masyarakat tersebut terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang yang ada di wilayah tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah definisi sosial/interaksionalisme simbolik.[2] Pendekatan ini menggunakan paradigma definisi-sosial dengan teori lnteraksional Simbolis, yaitu mengarahkan perhatian pada definisi-definisi sosial dalam cara pelaku sosial mendefinisikan situasi-situasi sosial mereka dan efek dari definisi-definisi sosial itu, bagaimana hukum yang tampil dalam konteks individu (perilaku) peranannya sebagai subyek hukum.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Bandung Utara yang termasuk kawasan lindung dan daerah resapan air, khususnya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Perda Nomor 1 dan 12 Tahun 2001 daerah ini diperuntukan untuk kawasan lindung 1.543 ha, budi daya pertanian 7.123 ha, dan budi daya non pertanian 1.035 ha.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Peneliti mendapatkan dua sumber informasi yaitu:

1. Data Primer

Informasi tentang undang-undang yang berkaitan dengan penataan ruang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.

6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010

2. Data Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang akan membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dengan bahan- bahan hukum sekunder tersebut antara lain perpustakaan/buku-buku yang menguraikan tentang hukum lingkungan khususnya yang berhubungan dengan penataan ruang, naskah, tulisan, makalah, dan data-data lain yang dipublikasikan.

Karena dalam metode penelitian naturalistik/kualitatif tidak ada pengertian populasi, maka pengambilan sampel yang dilakukan (sampling) akan berbeda tafsirannya. Sampling disini adalah pilihan peneliti aspek apa dari peristiwa apa dan siapa dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu dan karena itu terus menerus sepanjang penelitian. Sampling penelitian ini bergantung pada tujuan fokus suatu saat. [3]

Sampling yang dipilih pada penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Tidak ada pedoman yang baku dalam pemilihan informan ini, seringkali seorang informan menunjuk orang lain dan orang ini menunjukkan lagi orang berikutnya dan seterusnya, sehingga sampling ini sebagai snowball sampling. [4]

C. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi pengumpulan informasi untuk memperoleh data, maka penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian lapangan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu penelitian awal (pra survey), wawancara (interview); dan studi kepustakaan (library research).

1. Penelitian awal (pra survey); yaitu pengambilan data awal dari instansi/lembaga terkait, untuk memudahkan langkah pengumpulan data. Penelitian awal ini dilakukan dengan cara tidak menyolok dan dilakukan tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang ddiduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. [5]

2. Wawancara (interview) yang dilakukan secara tidak terarah dan tidak berdasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Artinya peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan, tetapi menyerahkan kepada responden/informan yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauan sendiri.[6] Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu menentukan informan-informan yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan dan berkompeten serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang digunakan antara lain adalah develover sebagai pelaksana pembangunan perumahan, investor sebagai pemodal dalam pembangunan itu, aparat pemerintah sebagai penerbit ijin, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh Ormas Islam, dan pakar tata ruang. Developer, investor dan aparat pemerintah, sebagai obyek utama yang akan memberikan data dalam penelitian inl. Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh Ormas Islam dan pakar tata ruang, adalah informan yang akan menunjang keakuratan data yang diperoleh dari obyek utama.

3. Studi Pustaka (Library Research), yaitu melalui berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode interaktif. Dalam metode ini, terdapat 4 (empat) tahapan kegiatan analisa data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dimana kesemuanya merupakan siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang secara terus menerus bergerak diantara empat tahap kegiatan tersebut selama pengumpulan data. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Selanjutnya kegiatan tersebut bolak-balik serta merupakan siklus yang interaktif diantara kegiatan reduksi, pengujian dan penarikan kesimpulan yang merupakan upaya yang terus menerus bergerak selama waktu penelitian. [7]

E. Teknik Pengecekan Validasi Data.

Dalam pengecekan keabsahan data dilakukan melalul teknik pemeriksaan triangulasi data, [8] yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yang berfungsi sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi sumber, karena sesuai dengan kajian penelitian dengan lebih menekankan pada informannya manusia, dimana beberapa informan dan data diperoleh tanpa harus menggunakan variabel lain selain kondisi obyektif yang dialami, dan hal ini sesuai dengan cara yang dipergunakan yaitu membandingkan data hasil pengamatan tentang penataan ruang di wilayah Bandung Utara Kabupaten Bandung Barat dengan hasil wawancara dari beberapa informan seperti, anggota-anggota BPD (Badan Perwakilan Desa), tokoh masyarakat, dan tokoh ormas Islam agar apa yang dikatakan mereka mendekati kebenaran, karena tidak terkait dengan jabatan struktural, pakar tata ruang, developer, dan aparat pemerintah baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk dicocokkan dengan kenyataan di lapangan. Informasi ini kemudian diolah dengan cara:

Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, terutama aparat pemerintah, baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat umum yang berpendidikan menengah atau tinggi, tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam dan aparat pemerintah serta aparat penegak hukum.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu peraturan yang berkaitan.

Dengan menggunakan triangulasi sumber ini diharapkan sebagai informasi yang diperoleh dapat di cross chek, sehingga akurasinya dapat diuji.

[1] S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, hal, 5.

[2] HR Riyadi Soeprapto, Op.Cit, hal. 91

[3] S. Nasution, Op.Cit, hal. 19.

[4] Idem, hlm. 51

[5] Nasution, metode Reseach, Bumi Aksara, Bandung. 2001, hlm. 58

[6] Roni Hanitiji Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juritmetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988, hlm. 12

[7] M.B. Miles dan AM.Huberman, Analisis Data Kualitatif; Universitas Indonesia, 1992, hal. 19.

[8] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 178